IGA WITA PRATAMA, 0811521062 (2023) IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGATURAN SANKSI KETERLAMBATAN PEMBAYARAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DI SAMSAT KABUPATEN PEMALANG. Masters thesis, UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG.

PDF - Published Version Restricted to Repository staff only Download (1MB) | Request a copy

Abstract

Pajak memiliki peran yang sangat penting dalam meningkatkan kemajuan suatu negara termasuk Indonesia karena pajak merupakan salah satu sumber pendapatan utama negara. Pajak kendaraan bermotor merupakan suatu kewajiban namun kesadaran masyarakat membayar pajak masih belum mencapai tingkat sebagaimana yang diharapkan sehingga banyak dijumpai keterlambatan pembayaran kendaraan bermotor. Landasan Konseptual dalam penelitian ini adalah konsep implementasi, konsep kebijakan hukum, konsep keterlambatan, konsek pajak dan perpajakan, konsep kendaraan bermotor. Sedangkan teori dalam penelitian ini yaitu Teori Sisteem Hukum Lawrence M Friedman, Teori Pajak Kendaraan Bermotor, dan juga Teori Penegakan Hukum. Pendekatan penelitain kualitatif , jenis penelitian yuridis sosiologis dengan Sumber data primer (wawancara) dan sekunder (studi kepustakaan dan dokumentasi). Teknik pengambilan data penelitian ini menggunakan observasi, wawancara dan dokumentasi. Data penelitian yang sudah terkumpul kemudian di analisis secara deskriptif kualitatif dengan empat tahap yaitu pengumpulan data ; reduksi data ; penyajian data ; dan kesimpulan atau verifikasi. Hasil penelitian menunjukan bahwa berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 23 Tahun 2022 yang berisi “Bahwa sesuai kondisi di lapangan, masih terdapat banyak tunggakan pajak kendaraan bermotor, kendaraan bermotor atas nama orang lain dan masih banyaknya kendaraan bermotor yang beroperasional dengan Nomor Polisi luar Provinsi Jawa Tengah”. Tunggakan yang terdaftar di Samsat dan belum melakukan pembayaran, Samsat Pemalang akan melakukan upaya berupa sebuah tindakan petugas Samsat yang akan mendatangi ke rumah. Kemudian Wajib Pajak akan di berikan Surat Peringatan oleh petugas Samsat, yang harus dilakukan pembayaran tunggakan pajaknya maksimal 1 (satu) bulan setelah diberikan Surat Peringatan. Strategi yang dilakukan oleh Pemerintah kabupaten Pemalang adalah dengan memberikan sosialisasi kepada masyarakat yang dilaksanakan oleh Samsat Pemalang setiap 1 (satu) tahun sekali. Pihak Satlantas Polres Pemalang bekerjasama dengan SAMSAT Pemalang melakukan patroli dan razia dijalan raya yang dilakukan dalam upaya penegakan hukum dan ketertiban lalu lintas kendaraan bermotor. Simpulan dari penelitian ini yaitu terkait penegakan hukum terhadap keterlambatan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor di SAMSAT Pemalang sesuai aturan Undang�Undang No.28 Tahun 2009 dan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 Jawa Tengah, maka sebelum pemberian sanksi terhadap Wajib Pajak, Samsat Pemalang terlebih dahulu melakukan upaya peringatan berupa pemberian Surat Pemberitahuan Pajak Kendaraan Bermotor dan Surat Pemberitahuan Keterlambatan Pembayaran PKB. Kemudian apabila belum ditanggapi dengan baik oleh Wajib Pajak, S

Actions (login required)

View Item