SURAMIN, 0811520038 (2023) PUTUSAN HAKIM DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI DIMASA PANDEMI COVID-19 (Studi Kasus Putusan Nomor: 29/Pid.Sus-Tpk/2021/PN.Jkt.Pst). Masters thesis, UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG.

PDF - Published Version Restricted to Repository staff only Download (890kB) | Request a copy

Abstract

Masih tingginya angka korupsi serta besarnya kerugian negara merupakan pekerjaan besar bagi pemerintah Indonesia, khususnya pada masa pandemi saat ini, hal tersebut menjadi kenyataan belum optimalnya penerapan sanksi pidana kasus korupsi di Indonesia. Berbagai kasus korupsi besar yang terjadi di Indonesia, seperti korupsi bantuan sosial, korupsi Jiwasraya, korupsi benih lobster dan masih banyak korupsi lainya sangatlah membahayakan perekonomian negara Republik Indonesia khususnya dimasa pandemi ini, bahwa Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020 (PERMA No. 1/2020) hadir sebagai solusi atas disparitas putusan tindak pidana korupsi (tipikor) dalam mewujudkan salah satu tujuan hukum, yaitu kepastian hukum. Bahwa melihat dan memahami kondisi dan praktik penegakan hukum dalam perkara korupsi pada saat pandemi ini, maka dapat dirumuskan rumusan masalah sebagai berikut: (1) Bagaimana tindak pidana korupsi dalam kasus Juliari P. Batubara (Studi Kasus Putusan Nomor: 29/Pid.Sus-Tpk/2021/PN.Jkt.Pst? (2) Bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam Putusan Nomor: 29/Pid.Sus�Tpk/2021/PN.Jkt.Pst? (3) Bagaimana penerapan sanksi tindak pidana korupsi yang dilakukan dimasa pandemi Covid-19 dalam Putusan Nomor: 29/Pid.Sus�Tpk/2021/PN.Jkt.Pst?. Bahwa landasan konseptual dalam penelitian ini adalah peran sanksi dalam tindak padana, tindak pidana dalam hukum pidana, pertimbangan hukum hakim dalam Putusan Nomor: 29/Pid.Sus-Tpk/2021/PN.Jkt.Pst, putusan hakim dalam proses peradilan dan tindak pidana korupsi dalam peraturan perundangan Indonesia, sedangkan landasan teori dalam penelitian ini adalah teori hukum responsif, teori hukum progresif dan teori tujuan hukum. Selanjutnya jenis penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, jenis peneltian doctrinal dengan menggunakan sumber hukum peraturan undang�undang, peraturan-peraturan pemerintah dan kamus-kamus hukum lainya sumber data penelitian ini bersal dari data primer, data sekunder dan data tersier, sedangkan teknik pengambilan data penelitian ini menggunakan observasi, wawancara dan dokumentasi, validitas data penelitian ini menggunakan teknik triangulasi, teknik analisis data penelitian ini adalah dengan pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa tingginya angka korupsi di Indonesia disebabkan karena lemahnya pengawasan dan penerapan sanksi pidana yang begitu rendah bagi para kuroptor sehingga tidak menimbulkan efek jera dan belum mencerminkan rasa keadilan masyarakat, menurut peneliti, alangkah baiknya pemerintah membuat peraturan perundang-undangan yang lebih khusus atau spesifik mengenai penjatuhan pidana dalam keadaan tertentu terhadap pelaku tindak pidana korupsi, dengan cara membuat aturan penjatuhan pidana yang sangat berat dalam sebuah peraturan perundang-undangan, agar peran negara terlihat tegas mengenai pemberantasan korupsi di Indonesia apalagi disaat negara sedang mengalami keadaan Pandemi Covid-19.

Actions (login required)

View Item