PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENGETAHUAN TRADISIONAL OLEH PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG (STUDI KASUS PENGAJUAN PERMOHONAN INDIKASI GEOGRAFIS BATIK TULIS LASEM)


NURUL MUFLIHAH, 0811520004 (2023) PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENGETAHUAN TRADISIONAL OLEH PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG (STUDI KASUS PENGAJUAN PERMOHONAN INDIKASI GEOGRAFIS BATIK TULIS LASEM). Masters thesis, UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG.

[thumbnail of 0811520004_NURUL MUFLIHAH.pdf] PDF - Published Version
Restricted to Repository staff only

Download (6MB) | Request a copy

Abstract

Batik tulis Lasem merupakan pengetahuan tradisional yang tumbuh di masyarakat Rembang. Batik tulis Lasem pernah diminta oleh pengrajin daerah lain untuk diproduksi di luar Rembang. Untuk mencegah adanya tindakan lebih lanjut maka pemerintah Kabupaten Rembang mendaftarkan batik tulis Lasem ke dalam indikasi geografis. Oleh sebab itu, penelitian ini membahas rumusan masalah sebagai berikut: (1) Bagaimana bentuk perlindungan pengetahuan tradisional batik tulis Lasem oleh pemerintah Kabupaten Rembang? (2) Mengapa pemerintah daerah melakukan pengajuan pendaftaran indikasi geografis batik tulis Lasem? (3) Langkah hukum apa yang dilakukan pemerintah daerah dalam proses pengajuan indikasi geografis batik tulis Lasem? Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis sosiologis dan pendekatan kualitatif. Lokasi penelitian berada di Pemerintah Kabupaten Rembang yang fokus penelitiannya di Dinas Perdagangan, Koperasi, dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Rembang. Sumber data berupa data primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Pada tahap validasi data, peneliti menggunakan teknik triangulasi. Setelah pengumpulan data selesai, peneliti menganalisis menggunakan model analisis interaktif dengan tahapan: pengumpulan data, reduksi data, penyajian, menarik kesimpulan, dan verifikasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: Pertama, bentuk perlindungan pengetahuan tradisional batik tulis Lasem dengan melakukan pengajuan permohonan indikasi geografis. Sebelumnya pemerintah telah menerbitkan Peraturan Bupati Rembang No. 29 Tahun 2017. Alasan pemerintah Kabupaten Rembang melakukan pengajuan pendaftaran indikasi geografis batik tulis Lasem adalah memperoleh perlindungan dan meningkatkan pendapatan pengrajin. Ketiga, Langkah hukum apa yang dilakukan pemerintah daerah dalam proses pengajuan indikasi geografis batik tulis Lasem dengan mengeluarkan surat keputusan bupati. Simpulan hasil penelitian ini menegaskan bahwa bentuk perlindungan pengetahuan tradisional batik tulis Lasem oleh pemerintah kabupaten Rembang berupa pengajuan permohonan indikasi geografis batik tulis Lasem. Pemerintah kabupaten Rembang melakukan pendaftaran pengetahuan tradisional batik tulis Lasem bertujuan untuk memperoleh perlindungan, meningkatkan perekonomian, dan melestarikan budaya batik tulis Lasem. Pemerintah Kabupaten Rembang menerbitkan surat keputusan bupati untuk menunjuk tim penyusun dokumen indikasi geografis dan pendaftaran indikasi geografis batik tulis Lasem.

Item Type: Thesis (Masters)
Uncontrolled Keywords: Perlindungan Hukum, Batik tulis Lasem, Indikasi Geografis
Subjects: G Geography. Anthropology. Recreation > G Geography (General)
K Law > K Law (General)
Fakultas: Pasca Sarjana > Hukum, S2
Depositing User: Setyarini UPT Perpus
Date Deposited: 01 Oct 2024 08:00
Last Modified: 01 Oct 2024 08:00
URI: http://lib.unnes.ac.id/id/eprint/64406

Actions (login required)

View Item View Item