PELAKSANAAN LAPORAN KEGIATAN PENANAMAN MODAL DALAM PERKEMBANGAN INVESTASI DI KABUPATEN PANGANDARAN


BAETI ROHMAH, 8111417056 (2021) PELAKSANAAN LAPORAN KEGIATAN PENANAMAN MODAL DALAM PERKEMBANGAN INVESTASI DI KABUPATEN PANGANDARAN. Under Graduates thesis, UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG.

[thumbnail of 8111417056 Baeti Rohmah.pdf] PDF - Published Version
Restricted to Repository staff only

Download (1MB) | Request a copy

Abstract

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, dan Peraturan BKPM nomor 5 Tahun 2021 Tentang Pedoman Dan Tata Cara Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko menyatakan bahwa salah-satu kewajiban bagi pelaku usaha (dalam hal ini di Kabupaten Pangandaran) adalah menyampaikan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM). Sebagian perusahaan di Kabupaten Pangandaran tidak melakukan kewajiban tersebut. Rumusan Masalah pada penelitian ini adalah; (1) bagaimana pelaksanaan LKPM di Kabupaten Pangandaran; (2) bagaimana pengawasan yang dilakukan oleh DPMPTSP Kabupaten Pangandaran dalam pelaksanaan LKPM di Kabupaten Pangandaran. Metode penelitian menggunakan metode pendekatan yuridis empiris dengan jenis penelitian kualitatif. Sumber data terdiri dari sumber data primer, sekunder, dan tersier. Teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi kemudian diolah dengan menggunakan model triangulasi. Hasil penelitian dan pembahasan sebagai berikut (1) Pelaksanaan LKPM di Kabupaten Pangandaran belum dapat terlaksana secara maksimal, terlihat dari 23 lebih perusahaan yang wajib menyampaikan LKPM dan hanya 13 bidang usaha dan/atau lokasi di Kabupaten Pangandaran pada periode 2021 yang menyampaikan LKPM; (2) pihak DPMPTSP hanya melakukan peringatan lisan kepada perusahaan-perusahaan yang tidak menyampaikan LKPM dan belum memberikan peringatan tertulis. Saran yang dapat Penulis sampaikan yaitu: 1) Perlu adanya peningkatan dalam sosialisasi dari DPMPSP dan kesadaran untuk menghadiri sosialisasi dari perusahaan; 2) perlu adanya keberanian DPMPTSP untuk menindaklanjuti perusahaan yang tidak menyampaikan LKPM, dan Pemerintah Kabupaten Pangandaran dapat segera mengeluarkan peraturan khusus mengenai pengendalian pelaksanaan penanaman modal di Kabupaten Pangandaran.

Item Type: Thesis (Under Graduates)
Uncontrolled Keywords: DPMPTSP, LKPM, Kabupaten Pangandaran.
Subjects: K Law > K Law (General)
Fakultas: Fakultas Hukum > Ilmu Hukum, S1
Depositing User: TUKP unnes
Date Deposited: 30 Sep 2024 03:42
Last Modified: 30 Sep 2024 03:42
URI: http://lib.unnes.ac.id/id/eprint/64305

Actions (login required)

View Item View Item