Jihan Rafiq, 8111419057 (2023) URGENSI PENERBITAN UNDANG-UNDANG PERAMPASAN ASET TERHADAP KEJAHATAN TINDAK PIDANA KORUPSI SEBAGAI UPAYA PEMISKINAN KORUPTOR DI INDONESIA. Under Graduates thesis, UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG.

PDF - Published Version Restricted to Repository staff only Download (1MB) | Request a copy

Abstract

ABSTRAK Rafiq, Jihan. 2023. “Urgensi Penerbitan Undang-Undang Perampasan Aset terhadap Kejahatan Tindak Pidana Korupsi sebagai Upaya Pemiskinan Koruptor di Indonesia”. Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang. Kata Kunci: Perampasan Aset, Tindak Pidana Korupsi, dan Pemiskinan Koruptor. Pembenahan terhadap metode perampasan aset guna mengembalikan kerugian negara tindak pidana korupsi menjadi masalah yang mendesak untuk diatasi. Pengembalian kerugian negara yang tidak sebanding dengan total kerugian negara akibat korupsi, negara di tahun 2019 mengalami kerugian akibat korupsi sebesar Rp.12 triliun dengan total pengembalian kerugian hanya sebesar Rp.784 miliar. Fakta hukum tersebut menunjukan bahwa metode perampasan aset yang digunakan memiliki kendala tanpa akhir dan hingga saat ini Indonesia belum memiliki peraturan khusus dan konkrit yang mengatur perampasan aset. Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah penelitian normatif. Pendekatan yang digunakan pada penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan cara melihat peraturan-peraturan dan undang-undang serta permasalahan hukum terkhusus perampasan aset hasil tindak pidana korupsi di Indonesia. Hasil Penelitian yang telah dibahas ditemukan (1) bahwa perampasan aset berkedudukan sebagai pidana tambahan dan mekanisme perampasan aset hasil tindak pidana korupsi dapat dilakukan melalui dua jalur yakni secara pidana dan perdata. Namun, mekanisme perampasan aset tersebut tidak efisien terhadap waktu dan efektif dalam mengembalikan aset secara proporsional terhadap total kerugian negara akibat tindak pidana korupsi serta sistem pemidanaan tindak pidana korupsi belum cukup efektif memberikan efek jera pada pelaku korupsi. Sehingga upaya pemiskinan koruptor melalui perampasan aset belum tercapai sepenuhnya. Pada hasil dan pembahasan selanjutnya (2) bahwa diketemukan mekanisme perampasan aset tanpa pemidanaan sebagai sebuah trobosan solusi dalam mengembalikan kerugian negara akibat korupsi yang terhalang pelaku meninggal dunia, kabur keluar negeri dan aset yang telah dipindahtangkan kepada pihak ketiga, yang mana merupakan mekanisme yang disarankan UNCAC dan juga telah diadopsi oleh negara seperti Australia dan Filipina. Kesimpulan penelitian ini menunjukan (1) urgensi penerbitan Undang�Undang Perampasan Aset sudah amat mendesak hal ini dikarenakan keberadaan hukum positif yang ada belum mampu memberikan perlindungan hak sosial dan ekonomi masyarakat sebagaimana amanat Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (2) sehingga dibutuhkan suatu mekanisme yang lebih komprehnsif melalui mekanisme perampasan aset tanpa pemidanaan untuk memberikan pengembalian kerugian negara secara optimal.

Actions (login required)

View Item