LAILY IRAWATI FAUZIAH, 8111418243 (2023) IMPLEMENTASI PERATURAN PERUNDANG�UNDANGAN DALAM PENATAAN RUANG TERBUKA HIJAU (RTH) PADA TAMAN DI KAWASAN PUSAT PEMERINTAHAN KABUPATEN MAGELANG. Under Graduates thesis, UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG.

PDF (Skripsi) Restricted to Repository staff only Download (2MB) | Request a copy

Abstract

Ruang Terbuka Hijau (RTH) adalah penataan ruang perkotaan yang berfungsi sebagai kawasan lindung, taman kota, hutan kota, kawasan rekreasi kota, kawasan kegiatan olahraga, pemakaman, pertanian, pekarangan dan jalur hijau. Penulisan ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis 1) implementasi peraturan perundang-undangan dalam penataan Ruang Terbuka Hijau (RTH) dan 2) hambatan serta solusi dalam penataan ruang terbuka hijau (RTH) pada taman di Kawasan pusat pemerintahan Kabupaten Magelang. Pemerintah Indonesia telah membuat Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang dimana dalam undang-undang tersebut berisi tentang aturan-aturan dalam penataan ruang termasuk ruang terbuka hijau. Setiap kawasan kota harus menyediakan ruang terbuka hijau sebesar 30% dari luasnya, dimana 20% merupakan ruang terbuka hijau publik dan 10% RTH privat. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif yang bersifat deskriptif analistis dengan jenis penelitian yuridis empiris. Implementasi peraturan perundang-undangan dalam penataan ruang terbuka hijau di Kabupaten Magelang meliputi kegiatan perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian beserta hambatan dan solusinya akan dikaitkan berdasarkan situasi atau fenomena objek penelitian secara detail dengan melihat peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hasil penelitian yang diperoleh 1) implementasi penataan ruang terbuka hijau (RTH) pada taman di Kawasan pusat Pemerintahan Kabupaten Magelang tercapainya RTH yang proporsional (publik dan privat) sesuai Pasal 41 Ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 5 Tahun 2011 tentang Penataan Ruang Kabupaten Magelang Tahun 2010-2030 paling sedikit 30%. 2) Dalam penataan RTH ini tidak terdapat kendala yang signifikan, yang menjadi sorotan adalah letaknya yang di dekat sungai sehingga dikhawatirkan terjadi resapan air, namun hal ini sudah ditangani oleh pemerintah dengan membuat tanggul air. Teori Implementasi Kebijakan menurut Grindle menunjukkan bahwa untuk mengukur kinerja implementasi suatu kebijakan publik perlu memperhatikan variabel kebijakan, organisasi dan lingkungan. Sebuah kebijakan tidak akan berjalan dengan baik apabila orang-orang yang terkait didalamnya tidak mematuhi/menjalankan kebijakan tersebut sesuai dengan aturan yang berlaku. Secara garis besar perencanaan yang telah dilakukan oleh pemerintah sudah optimal dalam hal penyesuaian wilayah di Kabupaten Magelang.

Actions (login required)

View Item