RAFI AULIA HANDIARTO, 8111417383 (2022) PENDAFTARAN TANAH MELALUI PROGRAM PTSL DALAM HAL PEMOHON TIDAK MEMPUNYAI BUKTI PENGUASAAN TANAH SECARA TERTULIS DI KABUPATEN PEKALONGAN. Under Graduates thesis, UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG.

PDF (Skrpsi) Restricted to Repository staff only Download (3MB) | Request a copy

Abstract

Permasalahan klasik yang selalu menyertai pada pelaksanaan pendaftaran tanah melalui program PTSL oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Pekalongan yaitu terdapat 2.720 bidang tanah di Desa Luragung dan 528 bidang tanah di Desa Brengkolang Pekalongan yang tidak dapat menunjukan surat tanah atau menunjukan bukti kepemilikan tanah berupa Letter C atau bukti penguasaan tanah secara tertulis. Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui (1) penyebab sebagian masyarakat Desa Luragung dan Brengkolang tidak memiliki bukti penguasaan tanah secara tertulis; dan (2) upaya yang dilakukan oleh masyarakat dan pemerintah agar pemohon yang tidak memiliki bukti penguasaan tanah secara tertulis dapat mendaftarkan tananhnya melalui program PTSL. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualiatif dengan jenis yuridis�empiris. Penelitian ini dilaksanakan di Kantor Pertanahan Kabupaten Pekalongan; Desa Luragung dan Desa Brengkolang. Sumber data penelitian berasal dari data primer (wawancara dan observasi) dan data sekunder (bahan hukum primer, sekunder dan tersier). Teknik pengambilan data menggunakan wawancara, observasi dan dokumentasi. Validitas data menggunakan Teknik triangulasi sumber. Hasil penelitian yang telah terkumpul kemudian dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) faktor penyebab sebagian masyarakat Desa Luragung dan Brengkolang tidak memiliki bukti penguasaan tanah secara tertulis yaitu berasal dari (a) faktor masyarakat (keteledoran yang membuat Letter C rusak, hilang atau tidak terbaca); dan (b) faktor budaya (adanya budaya pengurusan sertipikat tanah ketika diperlukan). (2) Upaya yang dilakukan oleh masyarakat agar dapat mendaftarkan tanahnya melalui Program PTSL yaitu dengan membuat surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah dan mengurus surat keterangan kehilangan dari Kepolisian. Sedangkan upaya dari pemerintah desa yaitu memberikan sosialisasi secara mandiri dan penyuluhan hukum bersama petugas Kantor Pertanahan, aparat desa juga memberikan bantuan kepada warga untuk membuatkan surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah. Upaya dari BPN/Kantor Pertanahan Kabupaten Pekalongan yaitu memberikan sosialisasi dan penyuluhan hukum warga masyarakat tentang pendaftaran sertipikat melalui program PTSL.

Actions (login required)

View Item