Tarisa Alya Ramadana, 3312418060 (2022) POLITIK KEBIJAKAN PUBLIK PEMERINTAH KOTA SEMARANG DALAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT (Studi Kasus Pemberdayaan Masyarakat Pesisir di Kampung Tambak Lorok Kota Semarang). Under Graduates thesis, UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG.

PDF (Skripsi) Restricted to Repository staff only Download (2MB) | Request a copy

Abstract

Kebijakan publik merupakan suatu produk politik. Kebijakan yang dibuat pemerintah seringkali tidak berdiri independen, mereka dipengaruhi oleh sistem yang beragam termasuk aktor non pemerintah. Proses kebijakan melibatkan beragam lapisan aktor politik dengan kekuatan politik dan pengaruhnya secara bottom-up. Masing-masing memiliki peran dan kepentingan dalam pembuatan kebijakan. Kemudian politik hadir karena adanya suatu tarik menarik kepentingan antar aktor tersebut. Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini yaitu bagaimana politik kebijakan publik pemberdayaan masyarakat Pemerintah Kota Semarang dalam kebijakan pemberdayaan masyarakat pesisir di Kampung Tambak Lorok Kota Semarang. Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui politik kebijakan publik pemberdayaan masyarakat pemerintah Kota Semarang dalam kebijakan pemberdayaan masyarakat pesisir di Kampung Tambak Lorok Kota Semarang. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Data yang digunakan adalah data primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa ada dua kebijakan terkait pemberdayaan masyarakat pesisir di Kampung Tambak Lorok Kota Semarang yaitu kebijakan program Kampung Bahari Tambak Lorok dan kebijakan pembentukan Kelompok Masyarakat Pengawas (Pokmaswas) perikanan. Kepentingan yang dimiliki oleh setiap aktor menunjukkan adanya politik dalam proses penetapan kebijakan pemberdayaan masyarakat pesisir di Kampung Tambak Lorok Kota Semarang. Adanya konflik dan penyelesaian konflik antar aktor dalam setiap tahap kebijakan juga menunjukkan bahwa dinamika politik hadir dalam kebijakan pemberdayaan masyarakat pesisir di Kampung Tambak Lorok Kota Semarang. Saran dari penelitian ini adalah (1) untuk kebijakan Kampung Bahari Tambak Lorok peneliti memberi saran pembentukan suatu kelompok pengawas, Diperlukan adanya agenda pelatihan dan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan secara masif oleh Pemkot Semarang, dan Pemerintah Kota Semarang diharapkan dapat melanjutkan kembali pelaksanaan kebijakan Kampung Bahari yang sempat terhenti, (2) untuk kebijakan pembentukan Pokmaswas perikanan peneliti memberi saran yaitu pemberdayaan anggota Pokmaswas perikanan dengan melengkapi sarana dan prasarana anggota Pokmaswas agar kegiatan pengawasan perikanan dapat berjalan dengan lancar.

Actions (login required)

View Item