AWAN KUSUMA, 8111413106 (2020) IMPLEMENTASI PERATURAN BUPATI NOMOR 16 TAHUN 2016 TENTANG REVITALISASI LOKASI KAWASAN TERTIB LALU LINTAS DI KABUPATEN SEMARANG. Under Graduates thesis, UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG.

PDF (Skripsi) Restricted to Repository staff only Download (937kB) | Request a copy

Abstract

Undang undang Republik Indonesia Tahun 1945 pasal 28J ayat 2 “Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang di tetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pegakuan serta penghormatan atas hak hak dan kebebasan orang lain untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis” dan sebagai warga negara yang baik harus patuh terhadap aturan yang berlaku. Dalam penelitian ini mengenai Peraturan Revitalisasi Lokasi Kawasan Tertib Lalu Lintas yang terdapat kendala pemberitahuan publik atau keterbukaan publik yang kurang diketahui oleh masyarakat umum. Dan pemberlakuan aturan yang terbatas, serta penegakan hukum yang kurang maksimal atas peraturan undang undang tersebut yang di terbitkan oleh pemerintah Kabupaten Semarang dalam perspektif Undang�Undang Nomor 16 Tahun 2016 tentang Revitalisasi Lokasi Kawasan Tertib Lalu Lintas untuk menjadikan masyarakat yang peka terhadap suatu aturan dan lebih mentertibkan kegiatan berkendara di jalan raya. Metode penelitian ini menggunakan Pendekatan Kualitatif. Sumber data terdiri dari data sekunder, bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier dengan teknik pengumpulan data studi dokumentasi dan studi kepustakaan. Hasil penelitian ini memberikan jawaban bahwa peraturan yang di buat oleh pemerintah Kabupaten Semarang dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2016 tentang Revitalisasi Lokasi Kawasan tertib Lalu Lintas Di Kabupaten Semarang yang menjadi payung hukum dalam menetapkan dan mengatur kawasan tertib lalu lintas belum efektif dalam penegakanya, masih sering terjadi banyak pelanggaran dan ketidak tertiban di lokasi kawasan tersebut. Meski di dalam aturan tersebut sudah menyeluruh dalam pengaturanya, namun masih ada beberapa kendala yang harus di selesaikan pemerintah, yaitu kurangnya sosialisasi secara menyeluruh agar di ketahui oleh masyarakat secara luas, karena masih banyak masyarakat yang tidak tahu dengan adana undang undang tersebut.

Actions (login required)

View Item