ANDI NOVA, 0601619014 (2023) KEBIJAKAN PEMBINAAN OLAHRAGA PRESTASI DI PROVINSI ACEH. Doctoral thesis, UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG.

PDF Restricted to Repository staff only Download (7MB) | Request a copy

Abstract

Penelitian ini menganalisis kebijakan pemasalan, pembibitan, dan pembinaan mencakup organisasi, SDM, sarana prasarana, pendanaan dan program latihan olahraga di Provinsi Aceh. Penelitian ini menggunakan dua metode yaitu analisis kebijakan dan pendekatan kualitatif kebijakan model studi kasus untuk mengeksplorasi mendalam program, kejadian, aktifitas, proses individu maupun kelompok. Subjek penelitian terdiri dari lembaga pemerintah Dispora Aceh, Pemerintah Aceh dan DPRA Komisi V, subjek non-pemerintahan KONI Aceh dan pelaku olahraga (pelatih dan atlet). Pengumpulan data menggunakan wawancara, observasi, analisis dokumen, rekaman, dokumentasi kajian literatur, dan FGD. Keabsahan data penelitian dengan triangulasi, analisis data dengan pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian: 1) Kebijakan pemasalan olahraga berjalan melalui kerja sama Dispora, KONI dan pengurus cabang olahraga. Kendala pemasalan olahraga dipengaruhi faktor sosial budaya, regulasi kompetisi dan bencana alam; 2) Kebijakan pembibitan terpadu di SMA Khusus Olahraga yang terintegrasi dengan PPLP/PPLD, sarana prasarana dan asrama. Keseluruhan pembibitan belum mewakili 23 Kab/Kota provinsi Aceh; 3) Kebijakan pembinaan olahraga yang mencakup lima indikator yaitu (1) Kebijakan tata kelola organisasi mempunyai dasar hukum dan mempunyai kinerja relevan antara Dispora dan KONI, permasalahan yang timbul ketidak sesuaian KONI dan Pemerintah daerah karena konflik kepentingan; (2) Kebijakan ketersediaan SDM belum tersedia seperti pelatihan profesional kecabangan, Worskshop, Sport Science. Solusi yang dilakukan yaitu penggunaan pelatih nasional khusus cabor prioritas peluang medali; (3) Ketersediaan sarana prasarana penunjang masih terbatas, dari 23 Kab/Kota hanya Kota Banda Aceh yang memiliki sarana prasarana layak sedangkan daerah lainya belum; (4) Kebijakan pendanaan masih bergantung pada dana APBA, pendanaan olahraga masih terbatas dari pemerintah, pengembangan olahraga industri dan sponsor belum berjalan; (5) Kebijakan program latihan dengan menerapkan 11 kebijakan program jangka panjang dengan membagi dua sentra Training Center untuk cabor unggulan satu dan unggulan dua sebagai persiapan PON 2024. Hasil analisis Qanun No. 09 Tahun 2016 dan Pergub No. 122 Tahun 2016 menunjukkan kedua peraturan belum sistematis mengatur pemasalan olahraga. Fokus kinerja kebijakan kedua peraturan masih fokus pada pembibitan dan pembinaan. Implementasi dari Qanun keolahragaan Aceh tidak berjalan realisasinya terutama indikator SDM, sarana prasarana, dan pendanaan. Simpulan: Kebijakan olahraga Aceh terkendala pemasalan, pembibitan dan pembinaan mencakup organisasi, SDM, sarana prasarana, pendanaan, dan program latihan. Penerapan kebijakan olahraga yang baru dimulai tahun 2016 menyebabkan pembangunan olahraga masih tertinggal. Faktor lain pembangunan olahraga juga dipengaruhi sosial, budaya, sejarah dan bencana alam. Secara keseluruhan keberhasilan Aceh pada PON XX Jawa barat dan PON XXI Papua adalah kinerja organisasi yang konsisten walau dengan pendanaan yang kecil.

Actions (login required)

View Item