Bela Herawati, 8111418402 (2022) OPTIMALISASI PELAKSANAAN PERLINDUNGAN SEMENTARA TERHADAP KORBAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA OLEH UNIT PELAYANAN PEREMPUAN DAN ANAK DI KEPOLISIAN RESORT KOTA SEMARANG. Under Graduates thesis, Universitas Negeri Semarang.

PDF (Skripsi) Restricted to Repository staff only Download (2MB) | Request a copy

Abstract

Kekerasan dalam rumah tangga merupakan masalah yang terus terjadi ditengah masyarakat salah satu faktor penyebab adanya budaya patriaki. Korban yang terus mendapatkan kekerasan hingga mengakibatkan rasa trauma dan kekerasan yang berulang sudah selakyaknya mendapatkan perlindungan sementara.Berdasarkan hal tersebut penulis mengangkat rumusan masalah: (1) Bagaimana pelaksanaan perlindungan sementara terhadap korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga oleh Unit PPA di Kepolisian Resort Kota Semarang. (2) Apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan perlindungan sementara terhadap korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga oleh Unit PPA di Kepolisian Resort Kota Semarang. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis sosiologis dengan pendekatan penelitian kualitatis untuk melihat hukum dalam artian yang nyata. Tenkinik pengupulan data dalam penelitian ini melakukan wawancara dan studi pustaka. Teknik Validitas data menggunakan triangulasi. Teknik analisa data melalui empat tahapan di antaranya pengumpulan, reduksi, dan penyajian tahap terakhir pernarikan kesimpulan. Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa Unit PPA Polrestabes Kota Semarang dalam penegakan hukum KDRT, tidak melakukan perlindungan sementara melainkan memakai jalur mediasi. Kendala yang dihadapi korban mencabut aduan/laporan sehingga penyidikan tidak dapat dilanjutkan dan pembuktian yang sulit serta proses yang lama. Kesimpulan dari penelitian yaitu dalam pemberian perlindungan sementara terhadap korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) di Polrestabes Kota Semarang khususnya Unit PPA belum berjalan sesuai dengan Pasal 16 Undang�Undang Nomor 23 Tahun 2004, dalam pemberian perlindungan sementara Unit PPA Polrestabes memiliki kriteria/persyaratan yaitu korban tidak dapat beraktifitas sehari-hari hal ini tidak ada dalam penjelasan Pasal 16 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004, sehingga Unit PPA belum pernah melakukan perlindungan sementara dan keamanan korban belum sepenuhnya terpenuhi.

Actions (login required)

View Item