MARIA ULFA DESVITA PURNANINGTYAS, 0811520068 (2023) KEBIJAKAN HUKUM PIDANA PADA PENANGGULANGAN PROSTITUSI SESAMA JENIS DALAM PEMBAHARUAN HUKUM INDONESIA. Masters thesis, Universitas Negeri Semarang.

PDF (Thesis) Restricted to Repository staff only Download (2MB) | Request a copy

Abstract

Praktik prostitusi sesama jenis yang dapat dikategorikan sebagai suatu perbuatan baru ini tentu menimbulkan reaksi sosial yang beragam baik dalam masyarakat maupun dari penegak hukum. Reaksi sosial baik yang timbul baik yang formal maupun informal harus lah tepat sehingga dapat membantu penanggulangan praktik prostitusi sesama jenis ini. Untuk mengatakan suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai suatu praktik prostitusi sesame jenis, harus lebih berhati-hati karena pembuktiannya cukup sulit. Kesulitan tersebut dikarenakan tidak adanya aturan hukum yang jelas dan spesifik yang mengatur mengenai penanggulangan praktik prostitusi sejenis dan siapa-siapa saja yang dapat dijerat dalam praktik prostitusi tersebut. Dalam penelitian ini bermaksud untuk menjawab permasalahan-peramasalahan yaitu Bagaimana kebijakan hukum pidana pada upaya penanggulangan prostitusi sesama jenis; Bagaimana peran Kepolisian Daerah Jawa Tengah pada upaya penanggulangan prostitusi sesama jenis; dan Bagaimana kebijakan hukum pidana terhadap penanggulangan prostitusi sesama jenis perspektif Undang�Undang No. 1 tahun 2023. Tujuan peneliatan ini adalah untuk mendiskripsikan dan mengkonstruksikan kebijakan hukum pidana terkait dengan upaya penanggulangan prostitusi sesama jenis. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, dengan jenis penelitan yang digunakan adalah yuridis-sosilogis atau non doctrinal. Bahan hukum yang digunakan dalam penulisan hukum ini yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersiser. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa: (1) kebijakan hukum pidana yang berlaku saat ini untuk penanggulangan prostitusi sesama jenis ini belum bisa menjerat semua aspek pelaku prostitusi, pengguna, penyedia jasa serta pelaku atau pekerja prostitusi sendiri menjadi satu kesatuan dalam terjadinya praktik prostitusi, yang ada hanya aturan mengenai penyedia jasa prostitusinya saja. (2) peran Polda Jawa Tengah terhadap penanggulangan prostitusi sesama jenis adalah melalui upaya preventif dan represif, upaya preventifnya yaitu dengan melakukan sosialisasi dan bekerjasama kepada masyarakat, sedangkan upaya represifnya adalah memberikan sanksi yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang sudah ada. (3) Pengaturan mengenai prostitusi sesama jenis di dalam hukum pidana Indonesia saat ini masih terkait dengan penyedia jasanya saja, oleh karena itu perlu dilakukan kebijakan kriminalisasi yang lebih luas terhadap prostitusi sesama jenis khususnya untuk segala aspek pelaku prostitusi, termasuk ke dalam penyedia jasa, pelaku ataupun pekerjanya dan juga pengguna jasanya itu sudah menjadi satu subyek dalam praktik prostitusi sesama jenis maupun lawan jenis. Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa dalam peraruran perundang�undangan yang berlaku saat ini belum bisa mengakomodir untuk semua elemen pelaku prostitusi, begitu juga pada Undang-Undang No. 1 tahun 2023 juga hanya menjerat kepada penyedia jasanya saja. Saran dari penulias adalah pemerintah harus lebih konsen lagi terhadap fenomena ini, karena sudah banyak pemberitaan mengenai prostitusi sesama jenis, jadi harus ada reaksi dari pemerintah terhadap peristiwa ini.

Actions (login required)

View Item