KEBIJAKAN FORMULASI DERADIKALISASI MANTAN NARAPIDANA TERORISME
ROHADHATUL AISY, 0811520006 (2023) KEBIJAKAN FORMULASI DERADIKALISASI MANTAN NARAPIDANA TERORISME. Masters thesis, Universitas Negeri Semarang.
PDF (Thesis)
Restricted to Repository staff only Download (890kB) | Request a copy |
Abstract
Fenomena kasus residivis terorisme di Indonesia hingga saat ini masih sering terjadi dan menjadi ancaman bahkan setelah adanya program deradikalisasi yang beberapa tahun terakhir sering digaungkan oleh pemerintah. Implementasi dari program deradikalisasi masih belum menunjukkan hasil yang optimal. Setelah keluar dari Lembaga Pemasyarakatan mantan Narapidana terorisme (Napiter) ini justru kembali kepada jaringan lamanya dan melakukan aksi terorisme kembali. Permasalahan dalam penelitian ini adalah: (1) Bagaimana efektivitas deradikalisasi mantan narapidana terorisme di Indonesia saat ini?; (2) Bagaimana kebijakan formulasi deradikalisasi yang ideal terhadap mantan narapidana terorisme? Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian yuridis sosiologis. Data yang digunakan adalah data primer sebagai data utama, data sekunder dan tertier sebagai data pelengkap. Adapun teknik pengumpulan data dengan observasi, studi kepustakaan, serta wawancara dengan Ketua Yayasan Lingkar Perdamaian, anggota Yayasan Lingkar Perdamaian, Ketua Yayasan Persaudaraan Anak Negeri dan Staf Lembaga Pemasyarakatan kelas 1 Semarang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa program deradikalisasi mantan narapidana terorisme di Indonesia belum berjalan efektif. Hal tersebut bisa dilihat dari fakta yang terjadi bahwa sebagian besar mantan napiter menjadi residivis dan melakukan aksi teror kembali. Beberapa faktor yang menyebabkan program deradikalisasi tidak berjalan efektif selain karena kondisi mantan napiter yang belum mau membuka diri, juga terdapat beberapa faktor seperti program deradikalisasi yang masih dilakukan secara parsial dan seringkali sektoral oleh masing-masing pihak, kurangnya kompetensi, kualitas dan kuantitas petugas yang melakukan deradikalisasi, kondisi lapas yang overpopulation, pembinaan di dalam lapas disamakan dengan narapidana lain, sampai pada stigma kuat di masyarakat. Kebijakan deradikalisasi yang ideal, khusunya kepada mantan narapidana terorisme adalah dengan melibatkan lembaga non pemerintah dengan menggunakan pendekatan yang humanis. Deradikalisasi dilakukan sesuai dengan tahapan yaitu Identifikasi, Rehabilitasi, Reedukasi, dan Resosialisasi. Simpulan dalam penelitian ini program deradikalisasi mantan narapidana terorisme di Indonesia belum berjalan efektif. Kebijakan deradikalisasi yang ideal dilakukan sesuai dengan tahapan yaitu Identifikasi, Rehabilitasi, Reedukasi, dan Resosialisasi. Saran yang dapat diberikan yaitu perlunya sinergitas dan kolaborasi antara lembaga pemerintah dan non pemerintah dalam melaksaakan deradikalisasi agar dapat terlaksana secara komprehensif. Selain itu perlunya kebijakan integral dalam pemberantasan tindak pidana terorisme, yaitu menggabungkan antara upaya penal dan non penal.
Item Type: | Thesis (Masters) |
---|---|
Uncontrolled Keywords: | Deradikalisasi, Mantan Narapidana Terorisme |
Subjects: | K Law > K Law (General) |
Fakultas: | Pasca Sarjana > Hukum, S2 |
Depositing User: | TUKP unnes |
Date Deposited: | 08 Jan 2024 04:00 |
Last Modified: | 08 Jan 2024 04:00 |
URI: | http://lib.unnes.ac.id/id/eprint/60872 |
Actions (login required)
View Item |