ANALISIS YURIDIS PEROLEHAN HAK MILIK ATAS TANAH OLEH WARGA NEGARA ASING MELALUI PERJANJIAN PINJAM NAMA (STUDI PUTUSAN NO. 259/Pdt.G/2020/PN.Gin)


FAUZIAH RAMADHANI, 8111418194 (2022) ANALISIS YURIDIS PEROLEHAN HAK MILIK ATAS TANAH OLEH WARGA NEGARA ASING MELALUI PERJANJIAN PINJAM NAMA (STUDI PUTUSAN NO. 259/Pdt.G/2020/PN.Gin). Under Graduates thesis, UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG.

[thumbnail of Skripsi] PDF (Skripsi)
Restricted to Repository staff only

Download (4MB) | Request a copy

Abstract

Hak milik merupakan hak yang paling kuat diantara hak-hak tanah lainnya sehingga banyak pihak yang ingin menguasai hak milik atas tanah, namun ada beberapa pihak yang mana tidak diperbolehkan untuk memiliki hak milik atas tanah, salah staunya adalah Warga Negara Asing. tetapi atas dasar ingin menguasai tersebut sehingga segala cara pun ditempuh dalam rangka mencapai tujuan untuk menguasai hak milik atas tanah di Indonesia. Salah satu cara yang sering ditempuh oleh WNA untuk menguasai hak milik atas tanah yaitu adalah dengan melakukan perjanjian pinjam nama/nominee. Sehingga dalam penelitian ini membahas mengenai keabsahan dari praktik perjanjia pinjam nama dalam hal perolehan hak milik oleh warga negara asing serta menjelaskan bagaimana akibat hukum yang ditimbulkan dari pelaksanaan perjanjian tersebut dengan menganalisis secara langsung terhadap putusan kasus Nomor 259/Pdt.G/2020/Pn.Gin. Metode penelitian yang digunakan yaitu adalah normative yuridis dengan pendekatan perundang-undangan (Statute Aprroach) dan juga pendekatan kasus (Case Aprroach). Sumber bahan penelitian ini diambil dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier yang bersumber dari meneliti dan mempelajari Putusan Pengadilan Nomor 259/Pdt.G/2020/PN.Gin dan juga buku, artikel, jurnal dan hasil penelitian lain yang kemudian di analisis dengan metode analisis normative. Hasil penelitian yang diperoleh menunjukan bahwasannya praktik perolehan hak milik atas tanah oleh WNA yang melalui perjanjian pinjam nama/nominee tidak dibenarkan dalam hukum, karena termasuk bentuk penyelundupan hukum karna bertujuan untuk menghindari ketentuan Pasal 21 ayat (1) UUPA, selain itu perjanjian yang dilakukan pun tidak memenuhi syarat sahnya suatu perjanjian karena mengandung kausa yang tidak halal dan juga tidak sesuai dengan asas itikad baik dan asas nasionalitas dalam kepemilikan tanah di Indonesia. Dan akibat hukum yang ditimbulkan dari perjanjian pinjam nama dalam hal perolehan tanah oleh WNA yaitu batal demi hukum karena perjanjiannya tidak sah sehingga tidak memiliki hukum yang mengikat.

Item Type: Thesis (Under Graduates)
Uncontrolled Keywords: Perolehan Hak Milik; Hak Milik Atas Tanah; Warga Negara Asing; Perjanjian Pinjam Nama
Subjects: K Law > KB Hukum
Fakultas: Fakultas Hukum > Ilmu Hukum, S1
Depositing User: TUKP unnes
Date Deposited: 15 Aug 2023 02:04
Last Modified: 15 Aug 2023 02:04
URI: http://lib.unnes.ac.id/id/eprint/59685

Actions (login required)

View Item View Item