Heikal Yudha Wiradharma, 3312418021 (2022) PEMENUHAN HAK PERLINDUNGAN SOSIAL BAGI PENYANDANGDISABILITAS DI KOTA SEMARANG (DITINJAU DARI PERATURANPEMERINTAH NOMOR 52 TAHUN 2019 TENTANGPENYELENGGARAAN KESEJAHTERAAN SOSIALBAGI PENYANDANG DISABILITAS). Under Graduates thesis, Universitas Negeri Semarang.

PDF - Published Version Restricted to Repository staff only Download (2MB) | Request a copy

Abstract

Perlindungan sosial merupakan salah satu indikator dalammeningkatkankesejahteraan sosial bagi penyandang disabilitas. Saat ini, masih ditemukanadanya penyandang disabilitas yang belum mendapatkan haknya dalamperlindungan sosial secara utuh di Kota Semarang. Penelitian ini bertujuan untukmenganalisis dan mendeskripsikan tentang pelaksanaan pemenuhanhakperlindungan sosial bagi penyandang disabilitas di Kota Semarang dan hambatanyang dihadapi penyandang disabilitas dalam memperoleh perlindungan sosial di Kota Semarang ditinjau dari Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2019 tentangPenyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Bagi Penyandang Disabilitas. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatandeskriptif. Subjek penelitiannya adalah narasumber dari Dinas Sosial KotaSemarang dan penyandang disabilitas di Kota Semarang. Data yang disajikandalam penelitian ini berupa hasil wawancara dari beberapa narasumber dandokumentasi. Pengujian keabsahan data menggunakan trianggulasi sumber. Datadianalisis melalui tahap pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa pemenuhan hak perlindungansosial bagi penyandang disabilitas di Kota Semarang ditinjau dari PeraturanPemerintah Nomor 52 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Bagi Penyandang Disabilitas diberikan berupa a) dengan memberikan bantuanlangsung berupa alat bantu aktivitas; b) membentuk HIMIKS (HimpunanMasyarakat Inklusif); c) memberikan sosialisasi; d) pendampingan pelatihankepada penyandang disabilitas; dan e) memberikan layanan untuk ODGJ (OrangDalam Gangguan Jiwa) tinggal di panti khusus. Hambatan yang dihadapi penyandang disabilitas dalam memperoleh hak perlindungan sosial adalah belummeratanya fasilitas umum yang ramah bagi penyandang disabilitas, dan kurangnyaanggota PSM (Pekerja Sosial Masyarakat) dalam menerima suatu informasi sehingga menyebabkan bantuan sosial yang diberikan kurang maksimal atausalahsasaran.Saran kepada Pemerintah Kota Semarang, perlunya perluasan fasilitasumum yang ramah bagi penyandang disabilitas dan meningkatkan koordinasi danpengawasan yang ketat terkait pembangunan fasilitas umumbagi penyandangdisabilitas serta perlunya meningkatkan kerjasama terpadu kepada PSM(PekerjaSosial Masyarakat) agar pesan yang disampaikan dapat tersalurkan secara baik. Saran bagi penyandang disabilitas sebaiknya mengetahui hak dan kewajibannyasebagai warga negara, sehingga dapat selalu mengkritisi suatu kebijakanyangmenimbulkan kontra bagi penyandang disabilitas.

Actions (login required)

View Item