APRILIANTO IVAN WICAKSONO, 8111417301 (2021) KONSTRUKSI SANKSI PIDANA DENDA DALAM UNDANG-UNDANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI. Under Graduates thesis, Universitas Negeri Semarang.

PDF - Updated Version Restricted to Repository staff only Download (3MB) | Request a copy

Abstract

Tindak pidana korupsi merupakan suatu perbuatan yang bertentangan dengan aturan hukum, yang sudah menjadi budaya disetiap kalangan masyarakat. Keseriusan pemerintah dalam menanggulangi tindak pidana korupsi yaitu dengan dibentuknya Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Upaya pencegahan dan penanggulangan sudah dilakukan, baik melalui regulasi (peraturan) maupun penegakkan hukum yang berkelanjutan (intensif). Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 belum menjamin turunnya tindak pidana korupsi, belum terwujudnya keadilan, dan masih terjadi disparitas pidana denda. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: 1) Bagaimana konstruksi sanksi pidana denda dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia? 2) Bagaimana konstruksi sanksi pidana denda yang sesuai bagi keadilan masyarakat di Indonesia? Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum yuridis normatif, yang dilakukan dengan cara dan prosedur yang digunakan untuk memecahkan masalah penelitian dengan menggunakan peraturan-peraturan tertulis sehingga penelitian ini sangat erat hubunganya pada perpustakaan karena akan membutuhkan data yang bersifat sekunder pada perpustakaan. Masalah yang akan diteliti berkaitan dengan sanksi pidana denda dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia. Hasil penelitian menunjukan Putusan menunjukan ketidakadilan dan ketidakjelasan ukuran menentukan putusan pidana penjara dan pidana denda, serta tidak dapat dijadikan faktor penjeraan bagi pelaku untuk tidak melakukan tindak pidana korupsi lagi dan tidak dapat dijadikan sebagai faktor shock terapy. Simpulan dari hasil penelitian ini adalah: Dalam penerapan pidana denda menimbulkan permasalahan, yaitu terjadinya disparitas, pidana denda lebih besar dari nilai kerugian negara. Permasalahan tersebut disebabkan karena belum ada pedoman pemidanaan. Saran dari hasil penelitian ini adalah: 1) Perlunya perubahan rumusan tindak pidana korupsi yang sama atau setara, sebagai upaya mencegah terjadinya korupsi dalam korupsi. 2) Perlunya pedoman pemidanaan, berupa metode atau parameter penghitungan untuk menentukan besaran pidana denda secara berkeadilan dan tidak menimbulkan dispartias pidana denda.

Actions (login required)

View Item