SABATHINI TAMAULI MARANGGI PUTRI DAMANIK (), 8111417275 (2021) “MEDIASI PENAL SEBAGAI PENERAPAN NILAI-NILAI RESTORATIVE JUSTICE DALAM PENYELESAIAN TINDAK PIDANA KDRT DALAM ADAT BATAK. Under Graduates thesis, Universitas Negeri Semarang.

PDF - Published Version Restricted to Repository staff only Download (3MB) | Request a copy

Abstract

Hukum yang hidup dan berkembang, beriringan dengan pola perkembangan hidup masyarakat dan di dalam praktik kehidupan masyarakat Indonesia. Penggunaan hukum pidana dalam hal menanggulangi kejahatan tentunya tidak terlepas dari permasalahan penegakan hukum. Penerapan restorative justice dengan menggunakan mekanisme mediasi penal adalah salah satu prinsip penegakan hukum yang pada dasarnya adalah pendekatan hukum pidana yang memuat nilai-nilai tradisional. Dalam hukum adat Batak, konsep restorative justice digunakan untuk mewujudkan perdamaian dengan mengedepankan putusan win-win solutions. Pemikiran bahwa setiap pelaku tindak pidana, hampir seluruhnya mendapat hukuman dan berakhir di penjaralah yang bisa mengundang rasa aman bagi masyarakat sebagai satu-satunya cara dalam memberantas atau menangani tindak kejahatan. Apabila ditinjau dari segi legalitas, hukum pidana terdapat sebuah asas ultimum remidium, yang dimaknai bahwa sanksi pidana dipergunakan manakala sanksi-sanksi yang lain sudah tidak berdaya dan dapat dipahami bahwa hukum pidana merupakan the last solution. Maka dalam penelitian ini hendak mengkaji nilai-nilai Restorative Justice dalam peradilan adat Batak dan tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui model mediasi penal yang diterapkan dalam masyarakat adat Batak dan mendeskripsikan model mediasi penal yang digunakan sebagai penerapan dari nilai-nilai Restorative Justice dalam penyelesaian tindak pidana yang terjadi dalam masyarakat adat Batak. Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif dengan jenis penelitian yuridis sosiologis dengan metode deskriptif. Sumber data penelitian menggunakan sumber data primer dan sumber data sekunder. Teknik pengumpulan data terkait penggunaan model mediasi penal oleh lembaga adat Dalihan Na Tolu dalam upaya penyelesaian perkara KDRT dilakukan melalui wawancara terhadap narasumber dan studi pustaka. Hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti menunjukkan bahwa bentuk mediasi penal terhadap pelanggaran tindak pidana KDRT yang digunakan oleh masyarakat adat Batak adalah Traditional Village or Tribals Moots. Eksistensi Dalihan Na Tolu tetap digunakan sebagai alternatif penyelesaian perkara apabila kedua belah pihak yang terlibat memahami dan bersepakat bahwa membangun partisipasi bersama antara pelaku, korban, dan kelompok masyarakat adat dalam upaya penegakan hukum atas terjadinya pelanggaran tindak pidana KDRT yang menempatkan pelaku, korban dan masyarakat sebagai ”stakeholders” yang bekerja bersama dan langsung berusaha menemukan penyelesaian yang dipandang adil bagi semua pihak (win-win solutions) bukan win-lose solutions. Pengajaran yang terkandung dalam Dalihan Na Tolu adalah kaidah moral yang berisi ajaran saling menghormati (masipasangapon) dengan dukungan kaidah moral, timbul rasa saling menghargai dan menolong, dengan ini Dalihan Na Tolu menjadi media yang memuat asas hukum yang objektif. Mengingat prinsip Restorative Justice yang terpenting dalam mediasi penal ialah adanya upaya perdamaian, pengakuan kesalahan, pemberian maaf serta pemulihan hubungan diantara pelaku dan korban tindak pidana KDRT. Realitas penggunaan Dalihan Na Tolu berbasis prinsip Restorative Justice sebagai model mediasi penal dalam penyelesaian perkara tindak pidana dalam adat Batak, lebih mengarah kepada penyelarasan kepentingan pemulihan korban dan pertanggungjawaban pelaku tindak pidana, hal ini mendorong terpenuhinya asas-asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan dengan terpenuhinya keadilan yang seimbang dan memuaskan para pihak

Actions (login required)

View Item