REFORMULASI PENGGABUNGAN GUGATAN GANTI KERUGIAN TERHADAP PERKARA PIDANA BERDASARKAN KETENTUAN PASAL 98 UNDANG-UNDANG NO. 8 TAHUN 1981 (KUHAP)
Dewi Agustin, 8111417112 (2021) REFORMULASI PENGGABUNGAN GUGATAN GANTI KERUGIAN TERHADAP PERKARA PIDANA BERDASARKAN KETENTUAN PASAL 98 UNDANG-UNDANG NO. 8 TAHUN 1981 (KUHAP). Under Graduates thesis, Universitas Negeri Semarang.
PDF
- Published Version
Restricted to Repository staff only Download (9MB) | Request a copy |
Abstract
Penggabungan gugatan ganti kerugian belum memiliki petunjuk teknis yang memadai sehingga berakibat pada sedikitnya permohonan penggabungan ganti kerugian dan kualitas sistematika putusan penggabungan gugatan ganti kerugiannya, oleh karena itu penulis merumuskan rumusan masalah sebagai berikut: (1) Bagaimana pelaksanaan hukum acara pidana pada penggabungan gugatan ganti kerugian terhadap perkara pidana sebagimana ketentuan Pasal 98 KUHAP? (2) Bagaimana formulasi putusan di dalam gugatan ganti kerugian terhadap perkara pidana? Penelitian ini merupakan jenis penelitian yuridis normatif dengan pendekatan kualitatif. Pengumpulan data dengan menggunakan studi kepustakaan menggunakan peraturan perundang-undangan, buku, jurnal, dan artikel online. Hasil penelitian yang dilakukan adalah sebagai berikut: (1) Pelaksanaan penggabungan gugatan ganti kerugian dilaksanakan berdasarkan ketentuan Pasal 98 sampai dengan Pasal 101 KUHAP. Alur persidangan penggabungan gugatan ganti kerugian dalam pemeriksaannya dilakukan bersamaan perkara pidananya dengan tetap memperhatikan aturan hukum acara perdata. Putusan tentang gugatan ganti kerugian bersifat accessoir terhadap perkara pidananya. (2) Putusan penggabungan gugatan ganti kerugian yang sesuai adalah Putusan No.484/Pid.B/PN.Smg dari analisis ketiga putusan. Namun harus adanya pemisahan dalam perkara yang sifatnya pidana dengan perdata, sehingga didapatkan formulasi putusan penggabungan gugatan ganti kerugian yang ideal meliputi kepala Putusan, nama terdakwa dan penggugat, riwayat penahanan, pemisahan dalam perkara pidana dan perdata, pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar, amar putusan pidana dan perdata, hari/tanggal putusan yang untuk kemudian dapat diatur dan digunakan di masa depan.
Item Type: | Thesis (Under Graduates) |
---|---|
Uncontrolled Keywords: | Penggabungan Gugatan Ganti Kerugian; Hukum Acara Pidana; Pasal 98 KUHAP |
Subjects: | K Law > KB Hukum |
Fakultas: | Fakultas Hukum > Ilmu Hukum, S1 |
Depositing User: | TUKP unnes |
Date Deposited: | 09 Feb 2023 03:21 |
Last Modified: | 09 Feb 2023 03:21 |
URI: | http://lib.unnes.ac.id/id/eprint/56197 |
Actions (login required)
View Item |