Danny Satriawan, 7111418161 (2022) DETERMINAN TINGKAT KEMISKINAN DI PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2012-2021. Under Graduates thesis, Universitas Negeri Semarang.

PDF - Published Version Restricted to Repository staff only Download (1MB) | Request a copy

Abstract

Kemiskinan merupakan permasalahan yang dialami oleh seluruh negara di dunia. Kemiskinan membawa dampak buruk bagi perekonomian negara. Menurut data dari BPS pada tahun 2012-2021 tingkat kemiskinan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan yang paling tinggi bila dibandingkan dengan provinsi lain yang ada di Pulau Jawa. Penelitian ini bertujuan untuk melihat pengaruh dari jumlah penduduk, tingkat pengangguran terbuka, ketimpangan distibusi pendapatan, dan upah minimum Kabupaten/Kota terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2012-2021. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif deskriptif. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode analisis regresi data panal dengan meodel terbaik yang digunakan adalah fixed effect model. Pengolahan data pada penelitian ini menggunakan bantuan dari software Eviews 9.0. Hasil penelitian ini menunjukan secara simultan variabel jumlah penduduk, tingkat pengangguran terbuka, ketimpangan distribusi pendapatan, dan upah minimum Kabupaten/Kota berpengaruh signifikan terhadap tingkat kemiskinan. namun secara parsial hanya variabel tingkat pengangguran terbuka dan upah minimum kabupaten/kota yang berpengaruh signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Berdasarkan hasil analisis statistik yang telah dilakukan, variabel upah minimum kabupaten/kota merupakan faktor terbesar yang mampu menurunkan tingkat kemiskinan (penurunan 1 persen tingkat pengangguran terbuka (kenaikan 1 persen upah minimum kabupaten/kota akan menurukan tingkat kemiskinan 9.646651%). Berdasarkan hasil analisis, terdapat beberapa saran yaitu perlunya peningkatan pelatihan sumber daya manusia agar mampu bersaing di pasar tenaga kerja, pembentukan lapangan pekerjaan, perluasan akses dalam memperoleh penghidupan yang layak bagi masyarakat, dan peninjauan Kembali upah minimum kabupaten/kota.

Actions (login required)

View Item