Indah Yustisia Ghani, 8111418220 (2022) PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KURATOR ATAS DITERIMANYA KREDITOR FIKTIF PADA PENGURUSAN HARTA PAILIT. Under Graduates thesis, Universitas Negeri Semarang.

PDF - Published Version Restricted to Repository staff only Download (2MB) | Request a copy

Abstract

Perlindungan hukum yang diberikan kepada kurator masih belum teregulasi secara terperinci dan menimbulkan ketidakpastian hukum pada kurator. Permasalahan yang dikaji adalah (1) Bagaimana perlindungan hukum terhadap kurator atas diterimanya tagihan fiktif dalam pengurusan dan pemberesan harta boedel pailit dan implementasinya di lapangan dalam proses kepailitan? (2) Bagaimana urgensi penguatan perlindungan kurator atas masuknya Kreditor fiktif ke dalam boedel pailit dalam proses pemberesan harta pailit? Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian yuridis empiris. Sumber data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, dokumentasi, dan studi kepustakaan. Validitas menggunakan teknik triangulasi dan analisis deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan (1) bahwa belum adanya suatu perlindungan hukum yang teregulasi secara spesifik mengatur terkait keprofesian kurator meskipun kurator memiliki tugas yang kompleks dan memiliki banyak hambatan yang beresiko mengakibatkan kerugian bagi kurator dalam menjalankan tugasnya. (2) bahwa banyak kurator yang dituntutan yang diajukan pada kurator oleh pihak pihak terkait demi mendapatkan keuntungan pribadi meskipun kurator sudah sesuai dengan aturan yang mengakibatkan ketidak maksimalan kurator dalam menyelesaikan tugasnya menangani proses kepailitan. Kurator juga mengalami kerugian dari segi pertanggung jawaban, segi waktu penyelesaian, dan segi finansial atas adanya pelaporan dan gugatan yang diterimanya. Kesimpulan dari penelitian ini adalah (1) belum adanya kepastian hukum terkait perlindungan hukum terhadap kurator didalam UUK sehingga kurator belum terlindungi dalam bertugas menangani proses kepailitan. (2) diperlukannya perlindungan hukum yang telah dikodifikasi agar kurator dapat terlindungi ketika menjalankan tugasnya dalam mengurus proses kepailitan. Kurator memerlukan sebuah hak imunitas yang diatur secara terperinci di dalam aturan perundangan atau ditambahkan ke dalam muatan materi di dalam UUK

Actions (login required)

View Item