TINJAUAN HUKUM PENGENAAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB) PROGRAM PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP (PTSL) DI KOTA SEMARANG


SHAFA AMALIA CHOIRINNISA, 8111418205 (2022) TINJAUAN HUKUM PENGENAAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB) PROGRAM PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP (PTSL) DI KOTA SEMARANG. Under Graduates thesis, Universitas Negeri Semarang.

[thumbnail of 8111418205 - Shafa Amalia.pdf] PDF - Published Version
Restricted to Repository staff only

Download (6MB) | Request a copy

Abstract

Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) merupakan program prioritas Pemerintah Pusat guna untuk memberikan kepastian hukum atas bidang tanah. Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap merupakan program pendaftaran tanah untuk pertama kali terhadap bidang tanah yang ada diseluruh Indonesia dengan mengumpulkan data fisik dan data yuridis. Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap tidak terlepas dari pengenaan pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB). Pemerintah Pusat memberikan keringanan untuk masyarakat yang mengikuti program PTSL. Dimana masyarakat yang belum mampu untuk membayarkan pajak BPHTB maka boleh terhutang. Namun, dalam sertifikat terdapat cap BPHTB terhutang dari Badan Pertanahan Nasioanal. Pelaksanaan pajak BPHTB dalam program PTSL di Kota Semarang masih ditemui banyak kendala. Sehingga dalam penelitian ini akan meneliti mengenai Tinjauan Hukum Pengenaan Pajak BPHTB Program PTSL Kota Semarang. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu yuridis empiris dengan pendekatan penelitian kualitatif dengan Teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Fokus pada penelitian terletak pada pengenaan Pajak BPHTB dalam Program PTSL di Kota Semarang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa : (1) Pelaksanaan pengenaan pajak BPHTB program PTSL 2021 di Kota Semarang masih ditemui banyak kendala di masyarakat. Masyarakat banyak yang mengeluhkan mengenai tata cara pembayaran yang rumit dan juga memerlukan waktu yang cukup lama, kemudian tidak adanya sosialisasi yang dilakukan oleh dinas terkait mengenai pengenaan pajak BPHTB, dan juga masyarakat merasa keberatan dengan jumlah pajak BPHTB (2) Badan Pendapatan Daerah Kota Semarang terus berupaya untuk meningkatkan pendapatan daerah melalui pengenaan pajak BPHTB dengan memberikan diskon 40% hingga Juli 2022 bagi masyarakat yang mengikuti program PTSL. Namun perlu adanya upaya lain dengan melakukan sosialisasi ke masyarakat dan melakukan sistem jemput bola di tiap Kelurahan. Agar dapat meningkatkan kesadaran masyarakat dalam pembayaran pajak BPHTB.

Item Type: Thesis (Under Graduates)
Uncontrolled Keywords: pendaftaran tanah; pendaftaran tanah sistematis lengkap; bea perolehan hak atas tanah dan bangunan.
Subjects: K Law > KB Hukum
Fakultas: Fakultas Hukum > Ilmu Hukum, S1
Depositing User: dina nurcahyani perpus
Date Deposited: 25 Jan 2023 03:32
Last Modified: 25 Jan 2023 03:32
URI: http://lib.unnes.ac.id/id/eprint/55565

Actions (login required)

View Item View Item