ALDITA EVAN PRIHAMA, 8111418115 (2022) KEBIJAKAN KRIMINAL ATAS PERDAGANGAN PASANGAN SEBAGAI JENIS TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG. Under Graduates thesis, Universitas Negeri Semarang.

PDF - Published Version Restricted to Repository staff only Download (737kB) | Request a copy

Abstract

Ilmu hukum merupakan ilmu kemasyarakatan yang normatif (normative maatschappij wetenschap) atau ilmu normatif tentang hubungan antar manusia. Konsekuensinya, ilmu hukum formal bersifat preskiptif berisi batas-batas perbuatan apa saja yang dilarang dan diancam dengan hukuman tertentu agar menjadi pedoman bagi manusia untuk berperilaku sebagaimana mestinya. Hukum pidana menjadi elemen yang sangat penting dalam melindungi benda hukum yang melekat pada diri seseorang.Salah satu kejahatan yang menyerang kehormatan dan kemerdekaan seseorang ialah perdagangan orang. Muncul jenis baru dari perdagangan orang, yaitu perdagangan pasangan. Seorang suami atau istri memperdagangkan pasangannya untuk memperoleh keuntungan tertentu. Dewasa ini belum ada instrumen hukum yang secara spesifik mengatur mengenai perdagangan pasangan. Permasalahan yang dikaji yaitu bagaimana realita perdagangan pasangan di Indonesia? Kemudian bagaimana formulasi kriminalisasi perdagangan pasangan sebagai jenis Tindak Pidana Perdagangan Orang? Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui, memahami dan menganalisis realita perdagangan pasangan di Indonesia, instrumen nasional yang berlaku, serta merumuskan formulasi kriminalisasi perdagangan pasangan sebagai jenis Tindak Pidana Perdagangan Orang. Metode penelitian yang digunakan diantaranya ialah pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian normatif. Sumber data yang digunakan adalah sumber data primer, data sekunder, dan data tersier. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dengan membaca, mengkaji dan menganalisis buku, literatur, dan peraturan perUndang�Undangan. Validitas menggunakan teknik triangulasi dan analisis deskriptif. Penelitian ini menghasilkan dua pokok bahasan, pertama bahwa kasus perdagangan pasangan yang terjadi di Indonesia semakin meningkat setiap tahunnya. Di sisi lain, instrumen hukum yang mengatur perdagangan pasangan masih disandarkan pada aturan mengenai perbuatan cabul yang terdapat pada Kitab Undang- Undang Hukum Pidana (KUHP) dan aturan perdagangan orang yang diatur oleh Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (PTPPO). Instrumen hukum tersebut hanya dapat menjerat salah satu pihak saja (suami). Padahal, sebagian besar kasus terjadi atas persetujuan bersama. Kebijakan kriminal yang dapat dilakukan ialah dengan melakukan kriminalisasi terhadap perdagangan pasangan dan memasukkan delik perdagangan pasangan sebagai kualifikasi non-yuridis dalam Undang-Undang PTPPO. Selain itu, perlu adanya perubahan paradigma undang-undang sehingga memungkinkan istri dapat dijerat jika memang melakukan perdagangan pasangan dengan kehendak bersama. Kajian yang kedua ialah perdagangan pasangan memiliki kesamaan unsur dengan perdagangan orang, sehingga dapat dimasukkan sebagai jenis dari perdagangan orang. Hanya saja perbedaannya, obyek yangdijual memiliki ikatan perkawinan yang sah. Kesimpulan penelitian ini, pertama belum ada regulasi yang secara khusus mengatur mengenai perdagangan pasangan. Perdagangan pasangan masih ditafsirkan secara general sama dengan perdagangan orang, dan yang kedua yaitu formulasi kebijakan kriminal yang dapat dilakukan dengan melakukan kriminalisasi terhadap perdagangan pasangan. Tindak perdagangan pasangan dimasukkan menjadi kualifikasi non-yuridis dalam Undang-Undang PTPPO.

Actions (login required)

View Item