RATNA DESINTA MEGA KUMALA, 8111418092 (2022) PERAN DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG DALAM PENGENDALIAN ALIH FUNGSI LAHAN SAWAH KE PENGGUNAAN NON PERTANIAN DI KABUPATEN BOYOLALI. Under Graduates thesis, Universitas Negeri Semarang.

PDF - Published Version Restricted to Repository staff only Download (4MB)

Abstract

Alih fungsi lahan pertanian sawah yang skalanya rumah tangga dan tanpa memiliki izin pemanfaatan ruang di Kabupaten Boyolali diperkirakan sangat luas. Apabila hal tersebut terus saja berlanjut dapat dipastikan akan menjadi salah satu ancaman yang seius terhadap ketahanan pangan nasional. Dimana semua usaha alih fungsi lahan sawah tersebut disebabkan adanya pertumbuhan penduduk dan pembangunan kebutuhan akan lahan yang semakin meningkat. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang berperan dalam pengendalian pemanfaatan tata ruang untuk mencegah terjadinya alih fungsi lahan sawah di Kabupaten Boyolali. Namun, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dalam mejalankan peran pengendalian tersebut tidak optimal. Penelitian ini bertujuan untuk: 1) mendeskripsikan dan menganalisis peran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dalam pengendalian alih fungsi lahan sawah 2) mendeskripsikan dan menganalisis penegakan hukum pelanggaran terhadap penyelenggaraan alih fungsi lahan sawah ke penggunaan non pertanian di Kabupaten Boyolali. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif. Sedangkan jenis penelitian yuridis empiris dengan penentuan informan menggunakan teknik purposive sampling. Pengumpulan data menggunakan tiga jenis teknik untuk mendapatkan data yaitu melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian dan simpulan menunjukan bahwa tidak optimalnya peran yang dilakukan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dalam pengendalian alih fungsi lahan sawah di Kabupaten Boyolali yakni disebabkan oleh beberapa faktor yang mempengaruhi, antara lain: tingkat kesadaran masyarakat yang masih rendah mengenai izin pemanfaatan ruang, minimnya data terkait masyarakat yang tidak memiliki izin pemanfaatan ruang, kurangnya personil pengawas dilapangan, serta keterbatasan partisipasi masyarakat dalam pengendalian pemanfaatan ruang. Disamping itu, Pemerintah Daerah Kabupaten Boyolali juga sangat sulit untuk menegakan aturan hukum terkait alih fungsi lahan sawah, terutama yang skalanya hanya sebatas untuk rumah tangga dikarenakan adanya aspek sosial yang dipertimbangkan. Sehingga, sampai saat ini penegakan hukum yang dilakukan hanya berjalan sebatas tahap pemberian surat peringatan

Actions (login required)

View Item