Retno Wulan Salsabila, 8111418069 (2022) ANALISIS YURIDIS PERAN MAHKAMAH PIDANA INTERNASIONAL DALAM MENANGANI KASUS CRIMES AGAINST HUMANITY TERHADAP ETNIS HAZARA DI AFGHANISTAN. Under Graduates thesis, Universitas Negeri Semarang.

PDF - Published Version Restricted to Repository staff only Download (8MB) | Request a copy

Abstract

Kejahatan terhadap kemanusiaan yang menjadi topik skripsi ini merupakan salah satu kejahatan dari empat jenis kejahatan internasional Pasal 5 Ayat (1) diantaranya adalah kejahatan genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan, kejahatan perang, serta bentuk kejahatan agresi militer. Sebagai suatu etnis minoritas kadang mereka tidak diakui sebagai warga negara, bahkan kerap tidak mendapatkan jaminan keamanan serta sering menjadi sasaran kejahatan terhadap kemanusiaan. Tidak adanya tanggapan yang serius dari pemerintah Afghanistan, membuat posisi kaum Hazara kian hari semakin mencekam dan memburuk, setiap minggu bahkan setiap harinya nyawa manusia yang tidak bersalah disana terenggut oleh pasukan Taliban. Rumusan masalah dalam skripsi ini yaitu: 1) Bagaimana bentuk Crimes Against Humanity yang diderita oleh kaum Hazara di Afghanistan?; 2) Bagaimana peran Mahkamah Pidana Internasional dalam menangani dan menyelesaikan kasus Crimes Against Humanity terhadap kaum Hazara di Afghanistan ?. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan Kualitatif, dengan jenis penelitian ilmiah hukum yang Yuridis-Normatif atau penelitian doktrinal. Sumber bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer, sekunder & bahan hukum tersier. Alat pengumpul bahan hukum penulis meliputi studi kepustakaan dan dokumen dan observasi tidak langsung. Serta, teknik analisis bahan hukum Kualitatif digunakan dalam menganalisis data ini. Hasil penelitian menunjukan bahwasanya bentuk crimes against humanity yang diderita serta dialami oleh etnis minoritas Hazara di Afghanistan berbentuk pembunuhan & penganiayaan, perpindahan/pengusiran penduduk sipil etnis minoritas Hazara secara paksa, serta pemerkosaan dan perampasan hak kemerdekaan perempuan. Kemudian terkait perannya, Mahkamah Pidana Internasional berdasarkan analisis penulis baru menyelesaikan perannya sampai tahap penyelidikan saja belum sampai ke tahap sidang pra-peradilan maupun tahap berikutnya. Terakhir terkait saran, Mahkamah Pidana Internasional perlu sesegera mungkin untuk menaikkan kasus berat ini ke sidang pra peradilan Internasional dan sidang lainnya, agar kasus tersebut tidak hanya berada di tahap penyelidikan saja, mengingat telah banyak korban berjatuhan dalam kasus tersebut

Actions (login required)

View Item