RIZKY EKA APRILLIA, 8111417296 (2022) PERLINDUNGAN HUKUM POTENSI INDIKASI GEOGRAFIS MELALUI PENGUATAN LEMBAGA MPIG (MASYARAKAT PELINDUNGAN INDIKASI GEOGRAFIS) DI KABUPATEN PEMALANG. Under Graduates thesis, Universitas Negeri Semarang.

PDF - Published Version Restricted to Repository staff only Download (3MB) | Request a copy

Abstract

Perlindungan hukum Indikasi Geografis adalah salah satu kekhususan bagian dari tanggung jawab kebijakan dalam rangka memberikan perlindungan hak IG yang ada di daerahnya sebagai bentuk kepedulian terhadap kekayaan daerah tersebut melalui penguatan lembaga yang ada di Pemalang. Kesadaran hukum perlindungan indikasi geografis dimulai dengan edukasi kesadaran hukum indikasi geografis. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum potensi indikasi geografis melalui penguatan lembaga dan mengetahui model penguatan lembaga pada potensi indikasi geografis di Kabupaten Pemalang. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian Yuridis Empiris dengan pendekatan kualitatif. Sumber data penelitian berasal dari data primer dan sekunder. Metode pengumpulan data dilakukan dengan metode wawancara, observasi dan dokumentasi. Untuk memeriksa objektifitas dan keabsahan data dilakukan teknik triangulasi dan validitas data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1)Perlindungan hukum produk yang berpotensi IG melalui penguatan lembaga mempunyai permasalahan pokok yang menghambat penguatan kelembagaan petani yaitu minimnya wawasan serta pengetahuan petani terhadap manajemen organisasi, produksi serta pemasaran sehingga kelembagaan petani belum berjalan optimal. Penguatan kelembagaan kelompok tani merupakan upaya peningkatan kemampuan petani dalam mengolah usaha taninya sehingga kelompok tani layak berkembang 2)Peran lembaga petani perlu penguatan kelembagaan petani/kelembagaan usaha, yang mempengaruhi tingkat keberhasilan dalam penguatan kelembagaan; komitmen bersama, kepemimpinan, reformasi peraturan budaya, reformasi kelembagaan. Lembaga petani menjadi nilai tambah produk pertanian jika keberadaan lembaga tersebut menempatkan posisinya yang semestinya. Simpulan dari hasil penelitian ini 1)Masih banyak masyarakat yang kurang memahami arti dari perlindungan IG di Indonesia bahkan pemerintah perhatiannya tidak sebesar bidang Kekayaan Intelektual lainnya. 2)Peningkatan kapasitas sumber daya petani salah satu cara untuk menguatkan kelembagaan tani Sarannya adalah kepada pemerintah lebih meningkatkan sosialisasi penyuluhan betapa pentingnya perlindungan IG terutama UMKM yang berpotensi sebagai produk IG. Segera melakukan pendaftaran agar keberadaanya dilindungi oleh hukum yang nantinya akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal

Actions (login required)

View Item