MADE MAHATMA INDRAGOSA, 8111417237 (2022) SOLUSI ALTERNATIF TERHADAP PROBLEMATIKA PELAKSANAAN PIDANA MATI DALAM PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI DI INDONESIA. Under Graduates thesis, Universitas Negeri Semarang.

PDF - Published Version Restricted to Repository staff only Download (21MB) | Request a copy

Abstract

Penerapan pidana mati terhadap pelaku tindak pidana korupsi belum dilaksanakan di Indonesia, walaupun pengaturannya sudah tertulis dalam Undang�Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Bahwa negara Indonesia merupakan negara hukum, dimana hukum menjadi acuan dalam ketertiban kehidupan masyarakat Indonesia, sehingga setiap permasalahan hukum harus ditinjau dari perundang�undangannya yang berlaku, permasalahan hukum tidak hanya pada saat pembuatannya atau law making namun juga bisa saja terjadi pada law enforcement nya sehingga suatu perundang-undangan haruslah jelas dan tegas agar dapat membantu penegak hukum untuk menjalankan isi dari perundang-undangan tersebut. pembentukan hukum yang baik diperlukan adanya perumusan hukum yang sesuai dengan kehidupan bermasyarakat, atau dalam teori disebut sebagai Teori Kebijakan Hukum Pidana, yaitu suatu kebijakan pemerintah dalam rangka mencegah dan menanggulangi kejahatan. Keterkaitan dengan politik hukum pidana berarti mengadakan pemilihan untuk mencapai hasil perundangan pidana yang paling baik dalam arti memenuhi syarat keadilan dan daya guna dalam membangun suatu rumusan yang mengatur dapat dipidananya subjek hukum, tentunya harus didasari oleh kepentingan sosial yang luas dengan peran serta pemerintah di dalamnya. Fakta dari ancaman pidana mati yang tercantum dalam UU Tipikor sampai saat ini belum pernah diterapkan terhadap koruptor disebabkan karena masih terdapat problematika dalam segala aspek pendukungnya yaitu struktur hukum, dan budaya hukum, namun jika menelaah substansi hukum maka dapat dikatakan bahwa pada dasarnya ada solusi alternatif yang dapat mempermudah penerapan pidana mati

Actions (login required)

View Item