Farrel Rivishah Raashad, 8111418232 (2022) TINJAUAN YURIDIS UNDANG-UNDANG NOMOR 37 TAHUN 2004 TERHADAP PERLINDUNGAN KREDITOR ATAS PENGALIHAN HARTA OLEH DEBITOR DALAM PROSES KEPAILITAN. Under Graduates thesis, Universitas Negeri Semarang.

PDF Restricted to Repository staff only Download (1MB) | Request a copy

Abstract

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang ditujukan untuk memberikan perlindungan hukum bagi debitor dan kreditor. Namun, perlindungan hukum terhadap kreditor belum berlangsung secara maksimal. Perbuatan debitor yang melakukan pengalihan harta pailit menyebabkan kerugian terhadap kreditor. penelitian ini mengkaji permasalahan terkait permasalahan perlindungan hukum terhadap kreditor atas debitor yang mengalihkan harta pailit. Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (statue approach) dengan jenis penelitian yuridis normatif. Sumber data yang digunakan adalah sumber data primer dan sekunder, Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi pustaka. Validitas menggunakan triangulasi teori dan triangulasi konsep. Hasil penelitian menunjukkan bahwa UU KPKPU belum mampu memberikan perlindungan hukum terhadap kreditor ketika debitor mengalihkan harta pailit. Ketika terjadi pengalihan harta pailit yang dilakukan oleh debitor UU KPKPU hanya mengakomodir penyelesaian permasalahan tersebut dengan melalui gugatan actio pauliana sebagaimana termaktub dalam Pasal 41 ayat (1) UU KPKPU. Akan tetapi, terdapat beberapa kekurangan terhadap ketentuan actio pauliana. Pertama, Penolakan terhadap gugatan actio pauliana sering terjadi dikarenakan perbedaan persepsi antara para hakim untuk mengidentifikasi perbuatan debitor sebagai kecurangan. Kedua, yurisdiksi peradilan yang berwenang untuk mengadili gugatan actio pauliana. Ketiga, Minimnya partisipasi dari pihak, seperti: nasabah, polisi, kejaksaan, ataupun perbankan dikarenakan ketidakpahaman terhadap UU KPKPU. Sehingga gugatan actio pauliana belum mampu memberikan perlindungan bagi kreditor. oleh karena itu, ketentuan automatic stay yang merupakan penangguhan terhadap harta debitor yang dimulai sejak permohonan pailit didaftarkan menjadi solusi agar dapat menjadi sarana perlindungan hukum kepada kreditor. Kesimpulan dari pembahasan diatas ialah UU KPKPU yang berlaku hingga saat ini harus dilakukan inovasi agar dapat memiliki ketentuan yang mampu mencegah terjadinya pengalihan harta kekayaan debitor. Sebab, terdapat celah bagi debitor untuk dapat mengalihkan harta kekayaannya agar tidak sepenuhnya menjadi harta pailit. UU KPKPU yang mengatur kepailitan sudah seharusnya diperbaharui segera dengan mencantumkan ketentuan keadaan diam otomatis (automatic stay). Automatic stay merupakan penangguhan yang diberlakukan untuk sementara waktu terhadap harta kekayaan debitor. automatic stay bertujuan untuk mencegah terjadinya pengalihan harta pailit yang dilakukan oleh debitor. Sehingga, automatic stay dapat memberikan perlindungan hukum bagi kreditor.

Actions (login required)

View Item