RAYVALNO GUSEN NUR EDDY HADDID ANGGARA, 8111417113 (2022) PELAKSANAAN ALIH FUNGSI TANAH PERTANIAN KE NON PERTANIAN DI KANTOR PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN SUKOHARJO. Under Graduates thesis, Universitas Negeri Semarang.

PDF Restricted to Repository staff only Download (3MB) | Request a copy

Abstract

Berdasarkan data dari Kantor Pertanahan Kabupaten Sukoharjo, permasalahan pelaksanaa alih fungsi tanah semakin menjadi isu yang krusia ditiap tahunnya karena berpengaruh pada kesejahteraan masyarakat Sukoharjo sendiri. Permasalahan ini merupakan permasalahan yang kompleks karena menyangkut hajat hidup masyarakat akan tetapi pelaksanaan yang dilakukan juga menopang peningkatan ekonomi negara. Sebagai negara hukum Indonesia memiiki instrument terkait pengaturan pelaksanaan alih fungsi tanah yang tertuang dalam peraturan yang mengatur bagaimana alih fungsi itu dapat dilakukan dan prosedural pelaksanaannya. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: (1) Bagaimana Pelaksanaan Alih Fungsi Tanah Pertanian Ke Non Pertanian Di Kantor Pertanahan Nasional Kabupaten Sukoharjo? Apakah Dampak dari Pelaksanaan Alih Fungsi Tanah Pertanian Ke Non Pertanian Di Kabupaten Sukoharjo? (2) Apakah Dampak dari Pelaksanaan Alih Fungsi Tanah Pertanian Ke Non Pertanian Di Kabupaten Sukoharjo? (3) Apa Upaya dari Kantor Pertanahan Nasional Kabupaten Sukoharjo Untuk Menekan Laju Alih Fungsi Tanah Pertanian Ke Non Pertanian? Metode yang digunakan oleh Penulis dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan jenis penelitian yuridis empiris, selain itu Penulis juga melakukan penelitian lapangan untuk memperoleh data pendukung dalam penelitian ini. Hasil penelitian menyatakan: alih fungsi tanah pertanian menjadi fenomena yang sering terjadi masyarakat karna meningkatkan pembangunan terutama di Kabupaten Sukoharjo yang mana cukup signifikan. Dampak yang dirasikan dari alih fungsi lahan di Sukoharjo banyak dialami oleh masyarakat, tiap tahun sektor industri dan perdagangan, hotel serta restoran yang mana mengakibatkan banyak alih fungsi lahan pertanian ke non pertanian. Banyak lahan pertanian yang menjadi bangunan seperti jalan, hotel, pabrik dan lain-lain. Fenomena ini banyak menimbulkan konflik yang pada akhirnya menyebabkan tidak tercapainya penetapan ruang dan wilayah Oleh karenanya, urgensi pembentukan Undang-Undang yang secara rinci membahas tentang alih fungsi tanah, serta pelibatan partisipasi masyarakat untuk mengembalikan kondisi kesejahteraan seperti semula sangatlah diperlukan.

Actions (login required)

View Item