Arfiani Eka Savitri, 8111417070 (2022) PERAN KANTOR PELAYANAN PAJAK (KPP) PRATAMA PURWOKERTO TERHADAP PENINGKATAN KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI YANG TIDAK MELAPORKAN SURAT PEMBERITAHUAN (SPT) TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN (STUDI KASUS KPP PRATAMA PURWOKERTO) USULAN SKRIPSI. Under Graduates thesis, Universitas Negeri Semarang.

PDF Restricted to Repository staff only Download (1MB) | Request a copy

Abstract

Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan wajib untuk dilaporkan tiap tahunnya berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 Pasal 3 Ayat 1 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagai salah satu bentuk kepatuhan wajib pajak dalam perpajakannya. Karena sistem perpajakan yang berlaku berupa self assesment sehingga wajib pajak diharuskan melakukan sendiri dalam menyampaikan SPT Tahunan. Namun, pada kenyataannya masih banyak wajib pajak yang tidak melaporkan SPT Tahunannya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Purwokerto dalam meningkatkan kepatuhan bagi wajib pajak orang pribadi agar patuh dalam melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan. Selain itu juga untuk mengetahui faktor yang menjadi hambatan serta upaya yang dilakukan oleh KPP Pratama Purwokerto dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam melaporkan SPT Tahunan. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis empiris dengan pendekatan kualitatif. Lokasi penelitian di Kantor Pajak Pelayanan (KPP) Pratama Purwokerto. Jenis sumber data yang digunakan ialah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder. Metode pengumpulan data dengan teknik pengambilan data observasi,wawancara, dokumentasi dan studi kepustakaan dengan menggunakan teknik trianggulasi sumber. Berdasarkan penelitian ini diperoleh hasil Peran KPP Pratama Purwokerto terhadap peningkatan kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang tidak melakukan pelaporan SPT tahunan pajak penghasilan terbagi menjadi dua, yaitu peran aktif dan juga peran pasif. Mengenai peran aktif berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 184/PMK.01/2020 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.01/2017 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak berupa sosialisasi melalui media massa juga penyuluhan secara langsung, mengadakan pelayanan tentang konsultasi perpajakan, penyebaran info berupa display pajak dan penegakan hukum. Mengenai peran pasif yang dilakukan yaitu ketentuanketentuan peraturan mengenai perpajakan yang tidak secara langsung dilaksanakan turun ke lapangan namun tetap dipatuhi berdasarkan peraturan yang ada. Untuk hambatan terdapat hambatan secara eksternal dan juga internal. Hambatan internal berupa sistem online yang disediakan oleh KPP sering mengalami down server, hal tersebut terjadi juga dikarenakan wajib pajak yang melakukan pelaporan diwaktu akhir masa pelaporan. Sedangkan hambatan secara eksternal yaitu kurangnya pengetahuan wajib pajak mengenai kewajibannya dalam menyampaikan SPT Tahunan, resistensi pada pajak yang negatif dari wajib pajak sendiri membuat kesadaran akan kepatuhan perpajakan berupa lapor SPT tahunan dari masyarakat berkurang. Untuk upaya yang dilakukan KPP yaitu dalam hal penggunaan sistem online yang sering down, maka 1. KPP Pratama Purwokerto melayani secara manual 2. Dilakukan kampanye atau sosialisasi mengenai kesadaran untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak untuk melaporkan SPT Tahunan lebih digencarkan sejak dini agar masyarakat selaku wajib pajak sadar akan pentingnya pajak bagi negara

Actions (login required)

View Item