Vania Shafira Yuniar, 8111418390 (2022) UPAYA PENINGKATAN PERLINDUNGAN HUKUM MEREK DI INDONESIA (STUDI PERBANDINGAN HUKUM INDONESIA DAN AMERIKA SERIKAT). Under Graduates thesis, Universitas Negeri Semarang.

PDF Download (1MB)

Abstract

Digunakannya sistem perlindungan hukum first to file di Indonesia diharapkan dapat terwujudnya kepastian hukum bagi masyarakat khususnya bagi pemilik merek. Namun fakta di lapangan masih banyak pelaku usaha yang belum sadar akan pentingnya mendaftarkan mereknya dan masih banyak ditemui pelanggaran baik terhadap pemilik merek terdaftar maupun yang tidak terdaftar seperti pemilik merek tidak terdaftar yang mereknya didaftarkan oleh pihak lain tanpa adanya itikad tidak baik. Sedangkan Amerika Serikat menggunakan sistem use in commerce, yang nyatanya dapat memberikan perlindungan merek termasuk kepada pemilik merek tidak terdaftar. Penelitian hukum ini memiliki tujuan untuk menjawab permasalahan terkait bagaimana perbandingan perlindungan hak merek menurut UU Nomor 20 Tahun 2016 dan Lanham Act serta usulan kebijakan dalam meningkatkan sistem perlindungan hukum merek di Indonesia khususnya bagi pemilik merek tidak terdaftar. Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian perbandingan, jenis penelitian yuridis normatif, sumber data yang digunakan adalah bahan hukum primer dan sekunder, teknik pengambilan data dengan studi pustaka serta validitas data yang berupa sinkronisasi bahan hukum. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa (1) Terdapat perbedaan dalam cara mendapatkan perlindungan merek di Indonesia dan Amerika Serikat serta adanya perbedaan cara pendaftaran merek dimana menurut USPTO sebelum melakukan pendaftaran, diwajibkan untuk melakukan pengecekan merek terlebih dahulu sedangkan di DJKI tidak ada penjelasan untuk melakukan pengecekan sehingga sering menimbulkan terjadinya penolakan pendaftaran merek akibat adanya kesamaan dengan merek lain. (2) Ditinjau dari kasus pelanggaran merek pada putusan nomor 48/Pdt.Sus-HKI/Merek/2018/PN Niaga Jkt.Pst dan putusan Nomor 7/Pdt.Sus.HAKI/2021/PN Smg terdapat usulan model perlindungan merek dengan menggunakan sistem perlindungan hukum gabungan dimana pemilik merek yang terlebih dahulu menggunakan merek dalam perdagangan akan mendapatkan perlindungan hukum dengan syarat dapat membuktikan bahwa ialah pengguna pertama dan memiliki ciri pembeda dengan merek lain yang dibuktikan dengan adanya bukti langsung dan bukti tidak langsung. Sedangkan bagi pemilik merek pendaftar pertama juga akan mendapatkan perlindungan hukum dengan syarat pemilik merek dapat memberikan bukti bahwa pendaftaran yang dilakukan dengan itikad baik sebagaimana diatur dalam pasal 20 dan 21 UU MIG. Oleh karena itu terkait syarat dan bukti terkait sistem perlindungan tersebut dapat dicantumkan dalam undang-undang sehingga tetap tercipta kepastian hukum dalam masyarakat.

Actions (login required)

View Item