KHARINSA AMALIA FARKHANI, 8111418391 (2022) PEMBAGIAN TUGAS DAN KEWENANGAN ANTARA BALAI HARTA PENINGGALAN SEMARANG DAN DINAS SOSIAL KOTA SEMARANG DALAM HAL PERWALIAN. Under Graduates thesis, Universitas Negeri Semarang.

PDF Restricted to Repository staff only Download (3MB) | Request a copy

Abstract

Perwalian merupakan bentuk perlindungan terhadap anak belum dewasa yang terlepas dari kekuasaan orangtuanya, yang bertujuan untuk melindungi dengan sebaik-baiknya kepentingan anak. Dalam hal ini Balai Harta Peninggalan dan Dinas Sosial ditunjuk sebagai Wali Pengawas, namun aturan yang ada tidak memberikan penjelasan yang tegas atas tugas dan kewenangan keduanya yang sama-sama sebagai Wali Pengawas. Sehingga hal tersebut dapat ditarik permasalahannya untuk dikaji dalam Skripsi ini dengan berfokus pada lingkup Kota Semarang, diantaranya adalah mengenai bagaimana pembagian tugas dan kewenangan Balai Harta Peninggalan Semarang dan Dinas Sosial Kota Semarang dalam hal Perwalian, serta bagaimana kendala-kendala saat pelaksanaan tugas dan kewenangan tersebut. Metode yang digunakan yaitu, dengan pendekatan kualitatif dan berjenis yuridis-Empiris. Berfokus pada pembagian tugas dan kewenangan Balai Harta Peninggalan Semarang dan Dinas Sosial Kota Semarang dalam Perwalian, serta kendala-kendala dalam pelaksanaannya. Lokasi penelitian di Balai Harta Peninggalan Semarang dan Dinas Sosial Kota Semarang. Menggunakan sumber data primer dan sumber data sekunder. Teknik pengambilan datanya dengan wawancara, observasi, dokumentasi, dan studi pustaka. Diuji validitasnya menggunakan triangulasi sumber, dan menggunakan analisis kualitatif. Tugas dan wewenang Balai Harta Peninggalan Semarang sebagai Wali Pengawas adalah berfokus pada perlindungan harta, sedangkan Dinas Sosial Kota Semarang berfokus pada kesejahteraan anak. Pelaksanaan tugas dan kewenangan dari kedua instansi masih belum mempunyai satu tujuan ujung pertanggungjawaban dan irisan peran dari keduanya juga belum terdapat kolaborasi serta koordinasi dan mengalami tumpang tindih. Dalam pelaksananaan tugas dan wewenang tersebut tidak luput dari adanya kendala dari kedua instansi, yang berasal dari 3 (tiga) faktor, yaitu dari instansi sendiri, aturannya, dan juga budaya masyarakat. Untuk itu diperlukan pembenahan pelaksanaan Perwalian, yaitu dalam hal perbaikan dan penguatan fungsi dari diri instansi, membuat pembaruan hukum, dan membuka pola pikir masyarakat akan kewajibannya, serta membuat terobosan dan inovasi baru dalam Perwalian agar tujuan dari Perwalian tersebut dapat tercapai.

Actions (login required)

View Item