Laila Afiyani, 8111417316 (2021) KEWENANGAN JAKSA TERHADAP PIDANA TAMBAHAN PERAMPASAN ASET PADA ASSET RECOVERY HASIL TINDAK PIDANA KORUPSI DI KEJAKSAAN NEGERI KOTA SEMARANG. Under Graduates thesis, Universitas Negeri Semarang.

PDF - Published Version Restricted to Repository staff only Download (2MB) | Request a copy

Abstract

Penegakan hukum di bidang pemberantasan korupsi tidak terbatas pada upaya memenjarakan para pelaku korupsi, tetapi juga mencakup upaya pemulihan harta dan aset milik negara yang dikorupsi yang dapat dilakukan dengan upaya perampasan aset. Kejaksaan memegang kedudukan yang strategis dalam upaya pemulihan aset hasil kejahatan, jaksa mempunyai wewenang dalam pemberantasan korupsi melalui jalur pidana maupun perdata sebagai bentuk upaya asset recovery. Rumusan permasalahan penelitian ini ialah; (1) Bagaimana bentuk pengaturan perampasan asset hasil tindak pidana di Indonesia? (2) Apa hambatan dalam keewenangan jaksa terhadap perampasan asset pada putusan asset recovery hasil tindak pidana korupsi di Kejaksaan Negeri Kota Semarang? (3) Bagaimana upaya penyelesaian dari hambatan kewenangan jaksa terhadap perampasan asset pada putusan asset recovery hasil tindak pidana korupsi di Kejaksaan Negeri Kota Semarang? Metode yang digunakan dalam penelitian ini ialah pendekatan kualitatif yang bersifat yuridis empiris dengan menggunakan teori pemulihan aset dan teori pemidanaan. Sumber data yang digunakan berasal dari data primer dan data sekunder..Teknik pengumpulan data berdasarkan hasil wawancara, dokumentasi dan studi kepustakaan. Validitas data menggunakan teknik triangulasi dimana data yang diperoleh melalui kepustakaan dan penelitian di lapangan yang di oleh dengan menggunakan analisis kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan (1) bentuk pengaturan perampasan aset hasil Tipikor di Indonesia didalam Undang-Undang PTPK dan Undang-Undang Pengesahan UNCAC(2) perampasan aset sebagai bentuk pemulihan kerugian negara di Indonesia memiliki banyak kendala, proses perampasan aset yang dilakukan kejari semarang dalam beberapa kasus selama ini mendapat kendala yang tidak terlalu serius. (3) upaya penyelesaian dari hambatan perampasan jaksa dapat dilakukan melalui pidana, perdata, kerjasama internasional, pengoptimalan asset tracing. Simpulan penelitian ini ialah bahwa perampasan sebagai bentuk pemulihan aset sampai saat ini belum mencapai tingkat yang efektif untuk memulihkan kerugian negara karena ada beberapa hambatan. Menyikapi hal tersebut terdapat beberapa upaya yang dapat dilakukan jaksa sebagai pemegang wewenang tentang perampasan aset hasil tipikor.

Actions (login required)

View Item