FATIMATUL ULUWIYAH, 8111417292 (2021) ANALISIS YURIDIS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI TERHADAP TINDAK PIDANA KOPERASI SERBA USAHA MAPAN KARYA DI PATI (Studi Kasus Putusan No. 72/Pid.Sus/2019/PN. Pti). Under Graduates thesis, Universitas Negeri Semarang.

PDF - Published Version Restricted to Repository staff only Download (21MB) | Request a copy

Abstract

Tindak pidana di bidang perbankan mengenai perizinan dapat berasal dari lembaga dalam dan luar bank, lembaga berbadan hukum maupun tidak, dalam kasus Putusan No. 72/Pid.Sus/2019/PN.Pti terdakwanya adalah ketua lembaga Koperasi, Hakim menjatuhkan putusan menggunakan UU No. 10/1998 tentang perubahan atas UU No. 7/1992 tentang Perbankan dengan pidana pokok penjara, terdapat konflik norma dengan UU No. 25/1992 tentang Perkoperasian sebagai payung hukum Koperasi. Tujuan dalam penelitian ini untuk menganalisis apakah putusan yang dijatuhkan hakim sudah sesuai dengan konsep aturan dan teori yang ada. Fokus penelitian ini yaitu: 1.) Analisis yuridis yuridiksi dari peraturan perundang�undangan terhadap penjatuhan sanksi dari perbuatan melawan hukum oleh Koperasi Serba Usaha Mapan Karya, 2.) Pertimbangan hakim pada penjatuhan pidana terhadap tindak pidana Koperasi Serba Usaha Mapan Karya dalam No. 72/Pid.Sus/2019/PN.Pti. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif. Jenis penelitian menggunakan data sekunder yang bersumber dari studi kepustakaan meliputi Peraturan yang ada, buku-buku, jurnal, sumber ilmiah lainnya terkait dengan pembahasan rumusan masalah. Hasil penelitian ini menunjukkan: Kegiatan usaha simpan pinjam KSU Makarya diatur dalam UU No. 25/1992 tentang Perkoperasian, karena terjadi gagal bayar, perbuatan Ketua Koperasi dikenakan Pasal 46 ayat (1) UU No. 10/1998 tentang perubahan atas UU No. 7/1992 tentang Perbankan Menghimpun dana masyarakat dalam bentuk simpanan tanpa izin BI, kesalahan ini dapat diidentifikasi dengan atas kewenangan terdakwa sebagai directing mind tidak mengupayakan pengamanan berupa kebijakan yang mencegah terjadinya tindakan terlarang serta lemahnya pengawasan dari Dinas Koperasi. Sedangkan berdasarkan Putusan No. 72/Pid.Sus/2019/PN.Pti Majelis Hakim menjatuhkan pidana pokok penjara didasarkan fakta-fakta dalam pemeriksaan bahwa kegiatan koperasi terdakwa melanggar ketentuan UU No. 10/1998 tentang perubahan atas UU No. 7/1992 tentang Perbankan Pasal 46 ayat (1), tidak dapat dikenakan sanksi administratif dalam UU No. 25/1992 tentang Perkoperasian dikarenakan Koperasi terdakwa kegiatannya melanggar UU No. 25/1992 tentang Perkoperasian. Penjatuhan pidana dalam putusan hakim belum memberikan kemanfaatan bagi terdakwa, korban dan masyarakat serta menerapkan asas pidana nasional, melainkan sebagai alternatif pembalasan atas perbuatannya.

Actions (login required)

View Item