ANNAS FIRDAUS, 8111417286 (2021) PERAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SEMARANG DALAM UPAYA PENCEGAHAN PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA TERHADAP PEKERJA. Under Graduates thesis, Universitas Negeri Semarang.

PDF - Published Version Restricted to Repository staff only Download (3MB) | Request a copy

Abstract

Bertambahnya kasus pemutusan hubungan kerja yang terjadi di Kabupaten Semarang sehingga menyebabkan jumlah pengangguran meningkat tentunya tidak sesuai dengan visi yang diemban oleh Kabupaten Semarang yang menggunakan indikator “menurunnya jumlah pengangguran terbuka” sebagai parameter tercapainya kesejahteraan masyarakat. Mengingat bahwa pemutusan hubungan kerja merupakan suatu masalah yang krusial, memiliki hubungan sebab akibat yang berdampak terhadap berbagai kondisi baik dalam bidang sosial maupun ekonomi. Hal ini terbukti dengan meningkatnya tingkat pengangguran di Kabupaten Semarang di tahun 2020 dimana tingkat pengangguran di Kabupaten Semarang mencapai 17.000 jiwa, angka ini sangat meningkat drastis jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya yakni 2018 sebanyak 13.289 jiwa dan 2019 sebanyak 15.752 jiwa. Dampak yang ditimbulkan dari Pemutusan Hubungan Kerja bukan hanya menyebabkan kenaikan angka pengangguran, namun adanya pemutusan hubungan kerja ini juga menimbulkan masalah kemiskinan bagi masyarakat. Hal ini dibuktikan dengan data dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Semarang yang menunjukkan bahwa terjadi kenaikan angka kemiskinan di Kabupaten Semarang, dimana di tahun 2019 sebanyak 73,90 ribu jiwa, dan di tahun 2020 mengalami kenaikan yakni sebanyak 79,88 ribu jiwa. Dan oleh karenanya diperlukan suatu upaya dan penanganan yang efektif serta terstruktur dari pemerintah daerah untuk dapat mencegah terjadinya pemutusan hubungan kerja. Penelitian ini dilaksanakan dengan metode pendekatan kualitatif, dan metode penelitian yuridis empiris, dengan metode pengumpulan data berupa wawancara, observasi atau studi lapangan dan studi pustaka dan dianalisis dengan metode analisis deskripsi. Metode wawancara dilaksanakan dengan melakukan kegiatan wawancara bersama dengan Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kabupaten Semarang sebagai narasumber. Metode observasi dilaksanakan dengan melakukan kegiatan pengamatan secara langsung atas peristiwa yang terjadi, yakni melihat bagaimana upaya Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kabupaten Semarang melaksanakan tindakan pencegahan pemutusan hubungan kerja terhadap tenaga kerja. Metode studi pustaka dilaksanakan dengan mengumpulkan data-data yang berasal dari literatur-literatur seperti buku, jurnal, Undang-Undang, dan lain-lain. Berdasarkan penelitian ini ditemukan bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Semarang telah melaksanakan beberapa peran untuk mencegah terjadinya pemutusan hubungan kerja terhadap tenaga kerja dengan melaksanakan pembinaan dan sosialisasi terkait dengan peraturan perusahaan, sosialisasi terkait dengan hak dan kewajiban pengusaha dan pekerja, dan sosialisasi terkait dengan cara penyelesaian perselisihan hubungan industrial, kemudian Disnakertrans Kabupaten Semarang juga melaksanakan pengawasan, penyelesaian bipartit, dan penyelesaian mediasi.

Actions (login required)

View Item