ANDINI GITA RINJANI, 8111417280 (2021) PELAKSANAAN PRINSIP KETERBUKAAN DALAM PENYAMPAIAN LAPORAN KEUANGAN TAHUNAN SEBAGAI BENTUK GOOD CORPORATE GOVERNANCE DI PASAR MODAL (Studi pada PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk). Under Graduates thesis, Universitas Negeri Semarang.

PDF - Published Version Restricted to Repository staff only Download (7MB) | Request a copy

Abstract

Investor dan publik membutuhkan informasi relevan mengenai kondisi Emiten agar dapat mengambil keputusan secara mantap untuk melakukan atau tidak melakukan transaksi Efek. Sehingga, Pemerintah melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal mewajibkan kegiatan di Pasar Modal berlandaskan Prinsip Keterbukaan. Artinya, pelaku Pasar Modal wajib menyampaikan laporan keterbukaan mengenai kondisi perusahaan kepada OJK, Bursa Efek, dan publik secara akurat, setara, dan tepat waktu. Salah satunya ialah Laporan Keuangan Tahunan (“LKT”). Namun, OJK dan Bursa Efek kerap kali menjumpai adanya pelanggaran oleh Emiten. Rumusan masalah dalam penelitian ini, yaitu: 1) Bagaimana pelaksanaan keterbukaan informasi dalam Penyampaian Laporan Keuangan Tahunan (Studi pada PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk) apabila dikaitkan dengan kewajiban penerapan Prinsip Keterbukaan berdasarkan Hukum Pasar Modal? 2) Bagaimana kendala Emiten dan pengawasan OJK terkait pelaksanaan Penyampaian Laporan Keuangan Tahunan? Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian Yuridis-Empiris. Sumber data yang digunakan ialah primer dan sekunder. Data primer diperoleh melalui studi lapangan, yakni wawancara dan observasi pada PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk dan Otoritas Jasa Keuangan. Sementara, data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan. Kemudian, data-data tersebut dianalisis secara deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan, bahwa: 1) Pelaksanaan keterbukaan informasi dalam Penyampaian LKT bagi Emiten telah diatur melalui Peraturan Nomor X.K.2 dan Peraturan Nomor I-E. Komitmen PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk untuk patuh terhadap Prinsip Keterbukaan meningkatkan kepercayaan publik dan reputasi perusahaan. 2) Penyampaian LKT belum terlaksana secara optimal karena Emiten kerap kali melakukan pelanggaran. Kendala pelaksanaan Penyampaian LKT dapat disebabkan oleh Akuntan Publik maupun Emiten itu sendiri. Kemudian, OJK bekerja sama dengan Bursa Efek untuk memastikan keterbukaan informasi terlaksana secara optimal melalui Pengawasan Supervision dan Enforcement. Penulis memberikan simpulan, antara lain: 1) Pelaksanaan Penyampaian LKT harus memenuhi seluruh persyaratan yang diatur dalam Peraturan Nomor X.K.2 dan Peraturan Nomor I-E. 2) Kendala pelaksanaan Penyampaian LKT terletak pada Akuntan Publik dan/atau Emiten itu sendiri. Pengawasan oleh OJK, terdiri atas Pengawasan Supervision dan Enforcement. Saran yang diberikan penulis ialah Emiten harus mengindahkan Prinsip Keterbukaan, beritikad baik, patuh, dan menyampaikan informasi secara akurat, setara, dan tepat waktu. Sehingga, perlindungan hukum bagi investor dan publik dapat terpenuhi.

Actions (login required)

View Item