JUNIAWAN HANIF NUGRAHA, 8111417271 (2021) ANALISIS YURIDIS PELAKSANAAN PUTUSAN PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA DALAM SENGKETA TUMPANG TINDIH TANAH DI KELURAHAN SENDANG MULYO KOTA SEMARANG. Under Graduates thesis, Universitas Negeri Semarang.

PDF - Published Version Restricted to Repository staff only Download (4MB) | Request a copy

Abstract

Kebutuhan akan tanah yang menjadi aspek penting dalam kehidupan menjadikan setiap orang mempertahankan tanah yang dimilikinya agar tercipta hidup yang tertib, aman dan damai. Negara hadir dalam mengatur akan kepentingan tanah bagi masyarakat tersebut sesuai dengan undang-undang agar tercapai kesejahteraan rakyat berdasarkan atas hukum. Dalam proses berjalannya dapat terjadi benturan kepentingan, perselisihan, sengketa yang perlu ditangani secara bijak hingga perlu diselesaikan melalui pengadilan untuk mencapai keadilan dan kepastian hukum. Keadilan dapat diperoleh melalui putusan pengadilan yang mengakhiri sengketa sehingga para pihak merealisasikanya sesuai perintah yang ada. Namun dalam kenyataanya hal tersebut tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya yang berdampak bagi pihak-pihak yang bersangkutan. Permasalahan yang dikaji adalah (1) Bagaimana bentuk eksekusi putusan pengadilan dalam sengketa tumpang tanah di Kelurahan Sendang Mulyo Kota Semarang? (2) Apa akibat hukum yang timbul bagi para pihak dari adanya tindakan pengingkaran putusan pengadilan dalam eksekusi putusan tersebut? Dalam Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Metode pengumpulan data melalui wawancara dan dokumentasi kemudian data yang diperoleh dianalisis menggunakan analisis deskriptif. Hasil Penelitian menunjukan bahwa (1) Bentuk eksekusi putusan pengadilan dalam sengketa tumpang tindih tanah di Kelurahan Sendang Mulyo Kota Semarang berupa eksekusi otomatis berdasarkan amar putusan karena kantor pertanahan Kota Semarang tidak melakukan tindak lanjut untuk mencabut objek sengketa yang dinyatakan telah batal. (2) Akibat hukum yang timbul bagi para pihak dari tindakan pengingkaran putusan pengadilan dalam eksekusi putusan tersebut bagi Kantor Pertanahan Kota Semarang dapat dikenai sanksi administratif karena menyalahgunakan wewenang dan melakukan pengingkaran putusan pengadilan dan sertifikat tanah milik PT Daya Cipta Tiara yang menjadi objek sengketa tidak mempunyai kekuatan hukum lagi sebagai bukti pemilikan hak atas tanah sehingga tidak bisa digunakan dalam perbuatan hukum lainnya. Simpulan dari Penelitian ini bahwa bentuk eksekusi dari tindakan pengingkaran putusan pengadilan tersebut berupa eksekusi otomatis yang berakibat pada Kantor Pertanahan Kota Semarang dapat dikenai sanksi atas tindakan pengingkaran putusan pengadilan dan Sertifikat HGB/9173 milik PT Daya Cipta Tiara tidak mempunyai kekuatan hukum sebagai bukti pemilikan hak atas tanah.

Actions (login required)

View Item