Annisa, 8111417157 (2021) TINJAUAN KRITIS KEBIJAKAN PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL DALAM MENJAMIN KEADILAN RESTORATIF. Under Graduates thesis, Universitas Negeri Semarang.

PDF - Published Version Restricted to Repository staff only Download (5MB) | Request a copy

Abstract

Berdasarkan data dari Komnas Perempuan, tindak pidana kekerasan seksual merupakan kejahatan yang terus terjadi dengan jumlah yang cukup signifikan setiap tahunnya. Ditahun 2021 sendiri, kasus kekerasn perempuan mencapai 590kasus. Permasalahan terkait tindak pidana kekerasan seksual adalah hal yang kompleks dan memerlukan konsistensi dalam mengupayakan penghapusannya. Sebagai negara hukum yang menjunjung hak asasi manusia, Indonesia terus berupaya untuk melakukan penanggulangan kasus tindak pidana kekerasan seksual, salah satunya melalui ratifikasi perjanjian Internasional (Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women) yang kemudian diundangkan menjadi Undang-Undang No.7 Tahun 1984 dan membentuk aturan hukum yang berlaku hingga saat ini. Namun sayangnya, meskipun sudah terdapat beberapa kebijakan, keadilan bagi korban belum sepenuhnya terpenuhi. Pelaku pun seakan bebas bergerak dan tidak jera untuk mengulangi kejahatannya kembali. Hambatan yang terus terdapat dalam legal substance, legal structure, dan legal culture menjadi kontributor tetap penghalang hukum benar-benar ditegakkan untuk menghasilkan keadilan, kepastian, dan kebermanfaatan bagi masyarakat. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: (1) Bagaimana efektifitas kebijakan penanggulangan tindak pidana kekerasan seksual berdasarkan hukum pidana positif di Indonesia? (2) Bagaimana tinjauan kritis kebijakan penanggulangan tindak pidana kekerasan seksual dilihat dari perspektif keadilan restoratif. Metode yang digunakan oleh Penulis dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan jenis penelitian yuridis empiris, selain itu penulis juga melakukan penelitian secara kepustakaan untuk melengkapi kajian dari penelitian lapangan. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa Pengaturan tindak pidana kekerasan seksual sebagaimana tercantum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Indonesia, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak belum sepenuhnya mengatur tentang pencegahan dan penanganan tindak pidana kekerasan seksual dengan sebagaimana mestinya, hal ini menyebabkan penerapan kebijakan tersebut tidak berjalan efektif dan belum mampu mengakomodir pemenuhan keadilan restoratif. Oleh karenanya, urgensi pembentukan Undang-Undang yang secara rinci membahas tentang hak korban, hukuman yang pantas dan setimpal kepada pelaku, serta pelibatan partisipasi masyarakat untuk mengembalikan kondisi kesejahteraan seperti semula sangatlah diperlukan. Simpulan dari penelitian ini adalah: (1) Kebijakan penanggulangan tindak pidana kekerasan seksual tidak berjalan efektif. (2) Diperlukan pengaturan perundang-undangan tentang tindak pidana kekerasan seksual yang mampu menjamin pemenuhan keadilan restoratif.

Actions (login required)

View Item