EVAN FERDIYAN RACHMANTO, 8111416360 (2021) ANALISIS YURIDIS FORCE MAJEURE AKIBAT PANDEMI COVID-19 DALAM KONTRAK KEPERDATAAN. Under Graduates thesis, Universitas Negeri Semarang.

PDF - Published Version Restricted to Repository staff only Download (2MB) | Request a copy

Abstract

Pandemi COVID-19 merupakan pandemic global yang telah membawa implikasi dalam segala spek kehidupan termasuk aspek perekonomian nasional. Banyak perusahaan mengalami permasalahan hukum khususnya masalah kepastian hukum terkait tidak terpenuhinya kewajiban hukum keperdataan dalam kontrak perdata karena alasan Pandemi COVID-19 sebagai alasan force majeure. Tidak dipenuhinya prestasi oleh debitur dikarenakan force majeur adalah keadaan dimana debitur tidak dapat melaksanakan/menunaikan prestasi disebabkan suatu peristiwa atau keadaan yang terjadi di luar dugaan dan di luar kemampuan debitur sehingga debitur tidak dapat berbuat apa-apa terhadap kejadian tersebut. Rumusan masalah skripsi ini yaitu : (1) Bagaimana ketentuan Force majeure akibat Pandemi Covid-19 dalam bidang hukum perdata ? (2) Apakah Pandemi Covid-19 memenuhi kriteria sebagai force majeure dan (3) Bagaimana penerapan Pandemi Covid-19 sebagai Force majeure dalam perjanjian keperdataan. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif dengan pendekatan kualitatif. Sumber data penelitian berasal dari data primer yaitu wawancara, observasi dan dokumentas, dan data sekunder yaitu studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukan (1) Dari pasal-pasal KUH Perdata bahwa keadaan memaksa adalah keadaan yang melepaskan seseorang atau suatu pihak yang mempunyai kewajiban untuk dipenuhinya berdasarkan suatu perikatan yang tidak dapat dilaksanakan atau tidak dapat memenuhi kewajibannya, dari tanggung jawab untuk memberi ganti rugi, biaya dan bunga, dan/atau dari tanggung jawab untuk memenuhi kewajibannya tersebut; (2) Pandemi COVID-19 merupakan keadaan mendesak yang bersifat relatif artinya bukan sebagai keadaan mendesak yang mutlak seperti bencana alam sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 1244 BW dan Pasal 1245 BW secara umum Pandemi COVID-19 dikualifikasikan sebagai keadaan memaksa, pandemi Covid-19 dapat dikatakan sebagai force majeure yang bersifat relatif. Artinya, terdapat debitur yang memang terhalang tetapi ada juga debitur yang tidak terhalang untuk melaksanakan kewajiban kontraktualnya dan (3) Pandemi Covid-19 dapat menjadi standard penerapan ketentuan force majeure apabila bidang bisnis dalam kontrak keperdataan mengalami dampak langsung adanya kebijakan pemerintah berupa actual loss. Tetapi untuk bidang bisnis lain seperti jasa ekspedisi barang yang tidak mengalami dampak signifikan adanya Pandemi Covid-19 tidak dapat dikualifikasikan sebagai kondisi force majeure sehingga secara relatif Pandemi Covid-19 dapat ditetapkan sebagai force majeure.

Actions (login required)

View Item