ERVIRA RAHMASARI BUDI, 8111416357 (2021) PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PENCEMARAN SUNGAI AKIBAT PEMBUANGAN LIMBAH PETERNAK BABI DI KECAMATAN GETASAN KABUPATEN SEMARANG. Under Graduates thesis, Universitas Negeri Semarang.

PDF - Published Version Restricted to Repository staff only Download (3MB) | Request a copy

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis penyebab terjadinya pencemaran sungai Parat di Kecamatan Getasan Kabupaten Semarang. Selain itu bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan penegakan hukum serta mengidentifikasi faktor penghambat pelaksanaan penegakan hukum pencemaran sungai akibat pembuangan limbah peternak babi di Kecamatan Getasan Kabupaten Semarang. Pendekatan penelitian menggunakan kualitatif bersifat deskriptif menggunakan jenis penelitian yuridis sosiologis. Sumber data yang digunakan sumber data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data berdasarkan hasil observasi, wawancara, studi dokumen dan studi kepustakaan. Validitas data menggunakan teknik triangulasi sumber dan teknik. Data diperoleh melalui kepustakaan serta penelitian di lapangan diolah memakai analisis kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan para peternak babi menganggap limbah hasil ternak dimanfaatkan masyarakat sehingga tidak dilakukan pengelolaan melalui IPAL sebelum dialirkan ke tempat pembuangan akhir, sehingga mengakibatkan pencemaran Sungai Parat Kecamatan Getasan. Sebagai asas otonomi daerah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Semarang bertanggung jawab melakukan penegakan hukum preventif melalui pelatihan, pengawasan tinjauan langsung serta pemeriksaan mendadak, jika ditemukan pelanggaran dilakukan upaya represif sanksi administrasi teguran tertulis, paksaan pemerintah, pembekuan izin dan pencabutan izin lingkungan untuk menjadikan lingkungan lestari dan berkelanjutan. Penghambat pelaksanaan penegakan hukum diantaranya faktor penegak hukum Dinas Lingkungan Hidup dengan terbatasnya personil sehingga pengawasan sektor peternakan babi tidak masimal serta tidak adanya upaya kepolisian menindaklanjuti penegakan hukum pidana apabila terjadi pengabaian sanksi administrasi dan faktor budaya dimana tingkat kepatuhan dan kesadaran para peternak terhadap hukum masih rendah terkait pelaksanaan kewajiban dan larangan yang harus dipatuhi dalam penanganan air limbah tidak sesuai artinya banyak yang tidak menerapkan dengan benar serta sikap para peternak babi selalu menutup diri dan mengahalangi kehadiran tamu atau petugas melakukan pengawasan. Sehingga hukum sebagai kontrol sosial tidak bekerja maksimal menurut peraturan yang berlaku dalam memperjuangkan hak masyarakat. Penulis memberikan saran para peternak babi harus mengetahui kewajiban dan larangan yang harus dipatuhi dalam bentuk aturan atau norma serta moral yang berlaku sebagai upaya menjaga dan melestarikan lingkungan. Untuk pemerintah dalam penegakan hukum lebih dipertegas dalam pemberian sanksi para peternak yang melakukan pelanggaran untuk memberi efek jera sehingga tidak mengulangi lagi tindakan pencemaran yang dapat menyebabkan kerusakan lingkungan hidup.

Actions (login required)

View Item