SRI WULANDARI, 8111416005 (2021) PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MEMUTUSKAN SANKSI TINDAK PIDANA PEREDARAN SUSU KAMBING ETAWA TANPA IZIN EDAR BPOM (STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN NO.13/PID.SUS/2019/PN SLW DI PENGADILAN NEGERI SLAWI KELAS IB). Under Graduates thesis, Universitas Negeri Semarang.

PDF - Published Version Restricted to Repository staff only Download (2MB) | Request a copy

Abstract

Peredaran suatu produk untuk dapat diedarkan ke masyarakat, maka produsen harus mendaftarkan produknya demi melindungi konsumen dengan syarat-syarat yang sudah ada melalui lembaga resmi yaitu BPOM. Dalam kasus ini produsen melakukan tindak pidana yang mana mengedarkan susu kambing etawa tanpa izin edar BPOM. Produsen didakwa dengan Pasal 142 dan Pasal 144 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan. Maka dari itu hakim mempertimbangkan sanksi pidana kepada terdakwa yang sudah membuat negara dan masyarakat rugi. Sehingga permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah 1) Apa pertimbangan hakim dalam menyatakan bahwa unsur-unsur tindak pidana peredaran susu kambing etawa tanpa izin edar BPOM (studi kasus putusan no. 13/pid.sus/2019/pn slw di Pengadilan Negeri Slawi Kelas IB) itu terpenuhi? 2) Bagaimana pertimbangan hakim dalam memutuskan sanksi tindak pidana peredaran susu kambing etawa tanpa izin edar BPOM (studi kasus putusan no. 13/pid.sus/2019/pn slw di Pengadilan Negeri Slawi Kelas IB)?. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian yuridis normatif dan yuridis empiris, normatif terdapat pada bagian�bagian yang diatur dalam undang-undang atau peraturan yang ada dalamskripsi ini yaitu Undang-Undang No. 18 Tahun 2012 Tentang Pangan, sedangkan empirisnya terkait dengan kenyataan atau penerapan dan fakta-fakta yang ada dipengadilan termasuk juga penerapan hukumnya oleh hakim terhadap kasus tersebut. Sumber data yang digunakan adalah data primer yang diperoleh dari putusan pengadilan dan wawancara dengan hakim, dan data sekunder yang diperoleh dari studi kepustakaan, serta data tersier. Teknik pengambilan data dilakukan melalui studi pustaka dan wawancara di Pengadilan Negeri Slawi Kelas 1B. Sedangkan validitas data dilakukan melalui teknik triangulasi dengan cara kelengkapan data sekunder yang telah didapat dianalisis secara kualitatif dan dikomparasi dengan data primer sehingga diperoleh kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan putusan nomor 13/PID.SUS/2019/PN SLW di Pengadilan Negeri Slawi Kelas IB dengan terdakwa bernama Nur Maghfirotus Sholikha alias Ika Binti Heri Asari diputus majelis hakim dengan Pasal 142 dan 144 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan. Perbuatan Terdakwa dinilai telah melanggar Pasal 142 dan Pasal 144 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan, bahwa Tedakwa dianggap mampu untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya sesuai dengan putusan yang dijatuhkan kepada Terdakwa. Dan dengan unsur-unsur pasal yang di berikan kepada Terdakwa telah terbukti bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan tindak pidana peredaran pangan tanpa izin edar yaitu peredaran susu kambing etawa yang bermerk AUMOM. Dan Hakim telah memberikan putusan terhadap Terdakwa dengan mempertimbangkan aspek-aspek. Dan majelis hakim telah menimbang sesuai dengan bukti-bukti dan fakta-fakta hukum didalam persidangan. Saran dalam hal ini adalah Perlunya meningkatkan pengetahuan kepada pelaku usaha agar pelaku usaha lebih berhati-hati dalam memproduksi pangan yang akan diedarkan ke masyarakat. Dan tidak merugikan masyarakat banyak bahkan bagi negara dalam proses pembayaran pajak untuk mengedarkan pangannya. Dan Dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap Terdakwa, hendaknya hakim mempertimbangakan dengan benar-benar sehingga dapat memberikan efek jera terhadap Terdakwa, mengingat perbuatan Terdakwa yang melanggar Pasal 142 dan Pasal 144 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 yang telah merugikan banyak masyarakat, tidak hanya dilihat dari kerugian negara saja akan tetapi dilihat juga kerugian bagi masyarakat agar masyarakat juga tidak khawatir apabila ada pelaku usaha yang curang atau mencari keuntugan tanpa memperhatikan dampak negatif bagi masyarakat yang mengkonsumsi. Berikan efek jera pidana penjara dan pidana denda juga. Dengan demikian diharapkan putusan hakim yang telah diputuskan dalam perkara perbuatan mengedarkan produk pangan tanpa izin edar BPOM memberikan efek jera supaya tindak pidana yang sama tidak lagi dilakukan oleh para pengusaha yang dapat merugikan masyarakat banyak dan juga merugikan negara.

Actions (login required)

View Item