Isrini Novitasari, 3301417026 (2021) IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGAWASAN IZIN TINGGAL TENAGA KERJA ASING DI BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN SEMARANG. Under Graduates thesis, Universitas Negeri Semarang.

PDF - Published Version Restricted to Repository staff only Download (3MB)

Abstract

Warga Negara Asing masuk ke wilayah Indonesia memiliki tujuan yang berbeda-beda, salah satunya yaitu menjadi Tenga Kerja Asing. Penggunaan Tenaga Kerja Asing di Indonesia menganut prinsip kebijakan selektif (selective policy). Namun pada kenyataannya, masih terdapat Tenaga Kerja Asing illegal karena belum memiliki surat-surat resmi terkait izin tinggal. Oleh sebab itu, diperlukan adanya pengawasan yang dilakukan pemerintah terhadap keberadaan Tenaga Kerja Asing illegal di Indonesia. Salah satu instansi pemerintah yang memiliki tugas dan fungsi pengawasan Warga Negara Asing yaitu Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Semarang. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mendeskripsikan: (1) implementasi kebijakan pengawasan izin tinggal Tenaga Kerja Asing di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Semarang; (2) faktor pedukung dan penghambat dalam implementasi kebijakan pengawasan izin tinggal Tenaga Kerja Asing di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Semarang. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Fokus penelitian ini ialah implementasi pengawasan izin tinggal Tenaga Kerja Asing dan faktor pendukung dan penghambat pada implementasi tersebut di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Semarang. Sumber data diperoleh dari informan, peristiwa, dan dokumentasi terkait. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara, observasi, dan dokumentasi. Pengujian validitas data menggunakan teknik triangulasi sumber dan teknik. Analisis data menggunakan model analisis data interaktif melalui tahapan pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan (1) pengawasan izin tinggal Tenaga Kerja Asing di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Semarang melalui tiga tahapan yaitu tahap persiapan yang terdiri dari pengawasan administrasi berupa sosialisasi pembuatan Surat Keterangan Tanda Lapor (SKTL). Selanjutnya, pengawasan lapangan yaitu rapat koordinasi dengan Tim Pengawasan Orang Asing (TIMPORA), penetapan tujuan kegiatan Deteksi Dini, serta perencanaan program Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Semarang bekerjasama dengan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat. Tahap pelaksanaan berisi seluruh kegiatan pengawasan baik administrasi maupun lapangan. Tahap evaluasi dilaksanakan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Semarang dan instansi yang berkaitan; (2) faktor yang mendukung implementasi yaitu faktor disposisi dimana terdapat kerja sama antar pelaksana kebijakan (instansi terkait), serta adanya kebijakan baru bahwa semua Warga Negara Asing yang akan membuat Surat Keterangan Tanda Lapor diwajibkan untuk datang langsung ke Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Semarang. Sedangkan faktor yang menghambat implementasi yaitu faktor komunikasi yang mengakibatkan tidak berjalannya kerjasama antara Badan Kesbangpol dengan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat, serta hambatan dari aspek sumber daya yaitu pelaksana kebijakan, penerima kebijakan, dan sumber fasilitas lainnya. Saran yang dapat peneliti rekomendasikan yaitu (1) kepada Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat Kabupaten Semarang menjalin komunikasi lebih intensif dengan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Semarang, (2) kepada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Semarang perlu adanya informasi tentang persyaratan Surat Keterangan Tanda Lapor di Website dan perlu adanya sistem aplikasi sesuai dengan kebutuhan untuk membuat Surat Keterangan Tanda Lapor.

Actions (login required)

View Item