SHANIA AYU NUR YULIANTI, 8111417346 (2021) PELAKSANAAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG OLEH PEMERINTAH DAERAH TERHADAP KEGIATAN BUDIDAYA YANG TIDAK SESUAI PERUNTUKANNYA DI KAWASAN SEMPADAN PANTAI KABUPATEN REMBANG. Under Graduates thesis, Universitas Negeri Semarang.

PDF - Published Version Restricted to Repository staff only Download (3MB) | Request a copy

Abstract

Kawasan sempadan pantai ditetapkan sebagai kawasan lindung setempat yang diharuskan untuk bebas dari kegiatan budidaya yang dapat mengganggu fungsi utama kawasan sempadan pantai. Namun, pada kenyataannya kawasan sempadan pantai Kabupaten Rembang banyak didirikan kegiatan budidaya yang tidak sesuai peruntukannya, hal ini akan mengancam kelestarian pantai baik secara langsung maupun tidak langsung. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor penyebab pemanfaatan ruang pada kawasan sempadan pantai yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang yang telah ditetapkan, kendala yang dihadapi serta upaya yang dilakukan Pemerintah Daerah dalam mengendalikan kawasan sempadan pantai agar sesuai peruntukannya. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan yuridis empiris. Sumber data primer diperoleh melalui observasi, wawancara dan studi kepustakaan. Sedangkan data sekunder diperoleh dari Peraturan perundang�undangan, buku, jurnal dan artikel ilmiah terkait dengan penelitian. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pemanfaatan ruang di kawasan sempadan pantai tidak sesuai dengan rencana tata ruang, hal ini dikarenakan kebutuhan masyarakat Rembang yang semakin kompleks tidak diiringi dengan ketersediaan lahan, banyak dari mereka yang telah memiliki bangunan secara turun menurun. Beberapa kendala yang dihadapi oleh Pemerintah Daerah dalam mengendalikan kawasan sempadan pantai agar sesuai peruntukannya yakni belum terlaksananya ketentuan insentif dan disinsentif serta pengenaan sanksi administratif, belum dibentuknya PPNS, serta jumlah SDM yang terbatas. Oleh karenanya, Pemerintah daerah melakukan beberapa upaya antara lain mengadakan sosialisasi, memberikan pertimbangan teknis, melaksanakan ketentuan umum sesuai Perda No 14 Tahun 2011, melakukan peninjauan lokasi, memberikan status hak atas tanah terhadap kegiatan yang diperbolehkan. Bedasarkan penelitian yang telah dilakukan, Peneliti memberikan saran agar Pemda mengalokasikan anggaran dengan cukup, memaksimalkan dan menambah jumlah SDM, mengajukan usulan terkait perubahan Perda Nomor 14 Tahun 2011, ditingkatkannya kesadaran masyarakat dengan mengikuti sosialisasi dan membentuk forum masyarakat untuk mengawasi peruntukan sempadan pantai.

Actions (login required)

View Item