Dian Octafiyani, 7211416103 (2021) DETERMINAN KETERSEDIAAN DAN KETERAKSESAN INFORMASI KEUANGAN DAERAH MELALUI E-GOVERNMENT (Studi Empiris pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Pulau Jawa). Under Graduates thesis, Universitas Negeri Semarang.

PDF (DETERMINAN KETERSEDIAAN DAN KETERAKSESAN INFORMASI KEUANGAN DAERAH MELALUI E-GOVERNMENT (Studi Empiris pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Pulau Jawa)) - Published Version Restricted to Repository staff only Download (1MB) | Request a copy

Abstract

Pemerintah Indonesia telah menerbitkan kebijakan dan instruksi mengenai pemanfaatan teknologi informasi guna peningkatan pelayanan publik termasuk keterbukaan informasi keuangan daerah. Penelitian dari FITRA yang mengacu pada Instruksi Mendagri Nomor 188.52/1797/SJ tahun 2012 tentang Peningkatan Transparansi Pengelolaan Anggaran Daerah yang dilakukan pada 70 Kabupaten/Kota di Indonesia tersebut mempunyai indeks rata-rata ketersediaan informasi keuangan daerah sebesar 0,58 yang cukup jauh dari nilai maksimal 1,00. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh jumlah penduduk, tingkat kesejahteraan masyarakat, dan tingkat kemandirian keuangan daerah terhadap ketersediaan dan keteraksesan informasi keuangan daerah menggunakan jumlah komponen LKPD dan APBD tahun anggaran 2016-2018, sedangkan keteraksesan informasi keuangan daerah diukur menggunakan indeks keteraksesan informasi keuangan daerah. Populasi dalam penelitian ini adalah pemerintah daerah Kabupaten/Kota di Pulau Jawa periode 2016-2018 yang terdiri dari 85 kabupaten dan 34 kota. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah purposive sampling dan sampel yang digunakan sebanyak 35 pemerintah daerah. Pengumpulan data menggunakan teknik dokumentasi. Analisis data penelitian menggunakan analisis statistik deskriptif dan analisis regresi berganda dengan program SPSS versi 23. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada model penelitian I tingkat kesejahteraan masyarakat berpengaruh terhadap ketersediaan informasi keuangan daerah, sedangkan jumlah penduduk dan tingkat kemandirian keuangan daerah tidak berpengaruh terhadap ketersediaan informasi keuangan daerah. Hasil model penelitian II adalah jumlah penduduk dan tingkat kesejahteraan masyarakat berpengaruh terhadap keteraksesan informasi keuangan daerah, sedangkan tingkat kemandirian keuangan daerah tidak berpengaruh terhadap keteraksesan informasi keuangan daerah. Saran dalam penelitian ini bagi pihak pemerintah daerah untuk menyediakan informasi keuangan daerah yang lebih lengkap dan menyediakan berbagai konten sesuai ketentuan dan kebijakan yang berlaku, sehingga masyarakat dan pihak yang berkepentingan mudah dalam mengakses informasi tersebut. Penulis selanjutnya agar menambahkan variabel independen lain seperti tingkat pendidikan penduduk dan usia jabatan kepala pemerintah daerah.

Actions (login required)

View Item