Muflikhatun Fitroh, 7211415119 (2021) DETERMINAN KUALITAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH DENGAN KOMITMEN ORGANISASI SEBAGAI VARIABEL MODERATING. Under Graduates thesis, Universitas Negeri Semarang.

PDF (DETERMINAN KUALITAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH DENGAN KOMITMEN ORGANISASI SEBAGAI VARIABEL MODERATING) - Published Version Restricted to Repository staff only Download (4MB) | Request a copy

Abstract

Kualitas laporan keuangan pemerintah daerah didefinisikan sebagai sejauh mana laporan keuangan dapat memenuhi ukuran-ukuran normatif yang perlu diwujudkan dalam informasi keuangan sehingga dapat memenuhi tujuannya. Karakteristik kualitatif yang harus dipenuhi tersebut meliputi relevan, andal, dapat dibandingkan, dan dapat dipahami. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh penerapan standar akuntansi dan sistem pengendalian intern pemerintah, serta pemanfaatan teknologi informasi terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah, serta untuk mengetahui peran komitmen organisasi dalam memoderasi pengaruh penerapan standar akuntansi dan sistem pengendalian intern pemerintah, serta pemanfaatan teknologi informasi terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Populasi penelitian ini adalah seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Lingkungan Pemerintah Kota Pekalongan. Pemilihan sampel penelitian ini menggunakan metode sampel jenuh yang artinya semua anggota populasi sejumlah 31 OPD dijadikan sampel. Unit analisis sebanyak 78 responden. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan metode kuesioner. Alat analisis untuk menguji hipotesis menggunakan Moderated Regression Analysis dengan software IBM SPSS 22. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan SAP berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas LKPD. Penerapan SPIP dan pemanfaatan teknologi informasi tidak berpengaruh terhadap kualitas LKPD. Komitmen organisasi memoderasi secara signifikan pengaruh penerapan SAP dan pemanfaatan teknologi informasi terhadap kualitas LKPD, namun tidak memoderasi pengaruh penerapan SPIP terhadap kualitas LKPD. Saran bagi pemerintah daerah diharapkan dapat memperkuat komitmen organisasi dengan meningkatkan motivasi pegawai melalui penerapan kebijakan reward dan punishment, penghasilan sesuai dengan beban kerja, serta promosi jabatan berdasarkan prestasi kerja. Pemerintah daerah juga diharapkan dapat meningkatkan sistem pengendalian intern untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, meningkatkan pemantauan dan evaluasi atas tercapainya tujuan organisasi, serta mengurangi risiko terhadap kualitas laporan keuangan. Terakhir, penelitian selanjutnya diharapkan dapat merancang waktu penelitian yang matang sehingga jangkauan penelitian lebih luas dan tingkat pengembalian kuesioner lebih baik.

Actions (login required)

View Item