Nila Andriyana, 8111417066 (2021) ANALISIS YURIDIS KLAUSULA FORCE MAJEUR TERHADAP PERJANJIAN DENGAN ADANYA KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 12 TAHUN 2020 TENTANG PENETAPAN BENCANA NON ALAM PENYEBARAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) SEBAGAI BENCANA NASIONAL. Under Graduates thesis, Universitas Negeri Semarang.

PDF (ANALISIS YURIDIS KLAUSULA FORCE MAJEUR TERHADAP PERJANJIAN DENGAN ADANYA KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 12 TAHUN 2020 TENTANG PENETAPAN BENCANA NON ALAM PENYEBARAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) SEBAGAI BENCANA NASIONAL) - Published Version Restricted to Repository staff only Download (1MB) | Request a copy

Abstract

Bencana non alam yang disebabkan corona virus desease menyebabkan aktivitas manusia terhambat dan banyak kerugian diberbagai bidang terutama bidang ekonomi. Keadaan bencana non alam akibat COVID-19 sebagai benacan nasional yang telah ditetapkan dalam Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 Tentang Bencana Non Alam Penyebaran Corona Virus Desease Sebagai Bencana Nasional. para pihak yang menjalankan perjanjian sehingga pihak harus tetap menjalankan perjanjian sesuai dengan klausul yang telah disepakati. COVID-19 mengakibatka pro dan kontra bagi pihak yang menjalankan perjanjian. Permasalahan dalam penelitian ini yaitu (1) Bagaimanakah berjalannya perjanjian apabila salah satu pihak tidak dapat memenuhi kewajibannya dengan adanya alasan bencana non alam COVID-19? (2) Dapatkah pandemi COVID-19 dianggap sebagai peristiwa force majeure didalam perjanjian dengan adanya Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Bencana Non Alam Corona Virus Desease (COVID-19) Sebagai Bencana Nasional? Tujuan dari penelitian ini untuk menganalisis terkait Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 Tentang Bencana Non Alam Penyebaran Corona Virus Desease Sebagai Bencana Nasional yang dapat dijadikan alasan terjadinya klausula force majeure bagi para pihak yang sedang melaksanakan perjanjian. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. penelitian dengan pendekatan perundang-undangan digunakan untuk mengkaji aturan hukum sebagai bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang dapat menjawab permasalahan yang sedang terjadi. Pendekatan perundangundangan juga berkaitan dengan pendekatan konseptual yang menitik beratkan kepada peneliti bahwa penelitian tidak beranjak kepada peraturan yang belum ada atau memang tidak ada aturan hukum yang dibuat akan tetapi permasalahan yang ada berkaitan dengan peraturan yang berlaku saat itu. Hasil penelitian menunjukan bahwa Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 Tentang Penetapan Bencana Non Alam Corna Virus Disease Sebagai Bencana Nasional tidak dapat dijadikan landasan dasar para pihak yang menjalankan perjanjian sebagai alasan terjadinya force majeure hal ini tidak x memenuhi karena tiga unsur pokok syarat sahnya perjanjian yang terdapat dalam Pasal 1320 KUHPerdata tentang pokok tertentu yang menjadi objek perjanjian berakibat batalnya perikatan dan Pasal 1444 KUHPerdata mengenai “pokok persetujuan musnah” karena pandemi COVID-19 sifatnya relatif sehingga debitur harus melaksanakan kewajibannya sesuai dengan Pasal 1338 KUHPerdata. Oleh sebab itu bagi para pihak yang menjalankan perjanjian dapat melakukan renegosiasi dan penambahan ketentuan tentang klausul-klausul baru seperti memberikan kelonggaran waktu bagi debitur untuk memenuhi prestasinya, dengan tetap memperhatikan Pasal 1320 KUHPerdata tentang syarat sahnya perjanjian kesepakatan para pihak

Actions (login required)

View Item