YOLANDA AINUN WIGUNA, 8111416233 (2020) IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 79/M-IND/PER/9/2015 TENTANG PEMBERLAKUAN STANDAR NASIONAL INDONESIA (SNI) HELM PENGENDARA KENDARAAN BERMOTOR RODA DUA SECARA WAJIB. Under Graduates thesis, Universitas Negeri Semarang.

PDF - Published Version Restricted to Repository staff only Download (2MB) | Request a copy

Abstract

Pemerintah Indonesia mulai menetapkan Peraturan SNI Wajib pada Helm yang sudah diatur melalui beberapa peraturan-peraturan yang dikeluarkan Menteri Perindustrian. Masih banyaknya helm yang tidak berlogo SNI dikarenakan kontrol yang kurang maksimal dari pemerintah mengenai peredaran helm di pasar sehingga membuat para produsen helm yang tidak memiliki izin SNI tetap bisa memasarkan produknya di pasaran. Permasalahan yang akan dikaji adalah (1) Bagaimana implementasi Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 79/M�Ind/Per/9/2015 Tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia (SNI) Helm Pengendara Kendaraan Bermotor Roda Dua Secara Wajib? (2) Bagaimana bentuk pengawasan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah dalam Standar Nasional Indonesia (SNI) helm? Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi dan pengawasan Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 79/M-Ind/Per/9/2015 Tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia (SNI) Helm Pengendara Kendaraan Bermotor Roda Dua Secara Wajib serta pengawasan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah dalam Standar Nasional Indonesia (SNI) helm. Penelitian hukum yang penulis gunakan adalah penelitian kualitatif, dengan jenis penelitian yuridis empiris, dalam metode ini data primer diperoleh dari pedagang helm serta Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah. Data sekunder diperoleh dari sumber kepustakaan. Hasil penelitian: (1) Implementasi Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 79/M-IND/PER/9/2015 yang dilakukan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah sejauh ini belum efektif. Masih terdapat banyak produk helm ber-SNI palsu yang beredar di masyarakat, dengan standart nya tidak jelas. (2) Upaya pengawasan terkait SNI helm sudah dilakukan baik oleh Disperindag maupun Kepolisian. Tim pengawas Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah melakukan pengawasan pada SNI helm yang beredar secara preventif, persuasif dan edukatif yaitu pengawasan dalam bentuk pembinaan dan evaluasi yang dilakukan setiap bulan. Simpulan dari penelitian ini: (1) Implementasi Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 79/M-IND/PER/9/2015 belum dapat dilaksanakan secara maksimal oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah. (2) Upaya pengawasan terkait SNI helm sudah dilakukan baik oleh Disperindag maupun Kepolisian. Tim pengawas Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah melakukan pengawasan pada SNI helm yang beredar secara preventif, persuasif dan edukatif yaitu pengawasan dalam bentuk pembinaan dan evaluasi yang dilakukan setiap bulan.

Actions (login required)

View Item