Muhammad Amin Rais, 8111415299 (2021) IMPLEMENTASI PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH NOMOR 3 TAHUN 2019 TENTANG KAWASAN TANPA ROKOK DALAM UPAYA PENGENDALIAN TEMBAKAU DI KABUPATEN TEMANGGUNG. Under Graduates thesis, Universitas Negeri Semarang.

PDF - Published Version Restricted to Repository staff only Download (1MB) | Request a copy

Abstract

Pemerintah berupaya untuk merumuskan berbagai regulasi dan kebijakan untuk menanggulangi dampak bahaya rokok salah satunya yaitu Peraturan Gubernur Jawa Tengah No 3 Tahun 2019 Tentang Kawasan Tanpa Rokok bahwa Kawasan Tanpa Rokok di Daerah. Namun Kabupaten Temanggung memiliki hasil produksi tembakau terbesar sehingga adanya kebijakan pengendalian tembakau akan mengurangi pendapatan petani dan pendapatan daerah. Tujuan penelitian ini yaitu untuk mendeskripsikan implementasi Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Kawasan Tanpa Rokok dalam kebijakan pengendalian tembakau di Kabupaten Temanggung dan kendala-kendalanya. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis yuridis empiris. Sumber data penelitian berasal dari data primer (wawancara) dan data sekunder (bahan hukum primer, sekunder dan tersier). Teknik pengumpulan data berupa studi pustaka/studi dokumentasi, wawancara, dan observasi. Analisis data yang digunakan yaitu analisis kualitatif yang terdiri dari tahapan pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian ini menemukan bahwa (1) Implementasi Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Kawasan Tanpa Rokok (KTR) dalam upaya pengendalian tembakau di Kabupaten Temanggung dilakukan dengan menerapkan kebijakan pembatasan/larangan merokok pada kawasan institusi pendidikan, tempat kerja, tempat umum dan fasilitas kesehatan sebagai upaya pemenuhan hak asasi manusia (paparan asap rokok orang lain melanggar hak asasi manusia) dan hak atas kesehatan (hidup sehat, lingkungan sehat dan bebas dari asaprokok). (2) Kendala-kendala implementasi yaitu (a) adanya pertimbangan dampak negatif bagi perekonomian daerah, petani tembakau, industri rokok, pengrajang tembakau, dan buruh pengolahan tembakau jika Perda KTR diterapkan di Kabupaten Temanggung, (b) adanya demo dari para petani tembakau dan APTI yang menentang Perda KTR; dan (c) Bupati Temanggung memiliki kebijakan pertembakauan untuk melindungi petani tembakau. Saran penelitian ini adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Teamnggung perlu segera menetapkan regulasi Kawasan Tanpa Rokok di wilayahnya. Selain untuk menyelamatkan masyarakat, penetapan regulasi ini untuk memenuhi Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Kawasan Tanpa Rokok yang mewajibkan setiap Kepala Daerah untuk menerapkan Kawasan Tanpa Rokok.

Actions (login required)

View Item