Ribut Tirto Wahyuni, 8111417043 (2021) EFEKTIVITAS PERAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DALAM PENGAWASAN KINERJA KEPALA DESA (Perspektif Peraturan Bupati Kabupaten Grobogan Nomor 32 Tahun 2019 Tentang Badan Permusyawaratan Desa). Under Graduates thesis, Unnes.

PDF (EFEKTIVITAS PERAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DALAM PENGAWASAN KINERJA KEPALA DESA (Perspektif Peraturan Bupati Kabupaten Grobogan Nomor 32 Tahun 2019 Tentang Badan Permusyawaratan Desa)) - Published Version Restricted to Repository staff only Download (2MB) | Request a copy

Abstract

BPD Penawangan dalam menjalankan peran pengawasan berpedoman pada Peraturan Bupati Kabupaten Grobogan No.32 Tahun 2019 Pasal 39, Pasal 40, dan Pasal 50, serta Pasal 51 menjelaskan hubungan kerja antara BPD dengan Pemerintah Desa sebagai mitra kerja dan saling koordinatif. Masyarakat yang berperan aktif dalam jalannya demokrasi merasakan bahwa terjadi oposisi antara BPD dengan Kepala Desa Penawangan. Karena hal tersebut, berdampak pada efektivitas peran pengawasan BPD terhadap kinerja Kepala Desa. Perlu diketahui bagaimana pelaksanaan peran pengawasan BPD Penawangan terhadap kinerja Kepala Desa Penawangan, serta bagaimana efektivitas peran BPD dalam pengawasan kinerja Kepala Desa. Kajian teoritis dalam penelitian peran pengawasan BPD pada kinerja Kepala Desa Penawangan menggunakan teori efektivitas, teori Trias Politika dan teori peran pengawasan, serta konsep desa perspektif UU No.6 Tahun 2014, konsep pemerintahan desa, konsep otonomi daerah, dan BPD perspektif Peraturan Bupati Kab.Grobogan No.32 Tahun 2019. Metode penelitian menggunakan pendekatan penelitian kualitatif untuk menghasilkan data deskriptif. Adapun jenis penelitian yang digunakan ialah yuridis sosiologis. Focus penelitian pada efektivitas peran BPD dalam pengawasan kinerja Kepala Desa Penawangan ditinjau dengan perspektif Peraturan Bupati Kab.Grobogan No.32 Tahun 2019 tentang BPD. Pengumpulan data penelitian digunakan Teknik interview dan dokumentasi lapangan. Wawancara (interview) diberikan kepada informan antara lain yaitu ditujukan pada Kepala Desa Penawangan, Perangkat Desa, Ketua BPD, Anggota BPD, dan tokoh masyarakat Desa Penawangan. Hasil penelitian menunjukkan profil BPD Penawangan terstruktur berlandaskan pedoman yang ada pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pelaksanaan peran pengawasan BPD pada kinerja Kepala Desa meliputi pengawasan pada pelaksanaan peraturan desa, pengawasan pada rancangan dan pelaksanaan APBDesa, serta pengawasan terhadap setiap keputusan yang diambil Kepala Desa. Efektivitas peran BPD terhadap pengawasan kinerja Kepala Desa diukur dengan menggunakan teori efektivitas meliputi keberhasilan pada program, keberhasilan pada sasaran, kepuasan terhadap program, tingkat input dan output, sehingga pencapaian tujuan secara menyeluruh dapat dikatakan cukup baik. Namun terdapat kendala yang masih perlu diperhatikan yaitu terkait jenjang Pendidikan terakhir yang dimiliki anggota BPD, tunjangan yang diperoleh anggota BPD yang masih jauh dari UMK Kabupaten tetapkan, serta kesibukan lain diluar tugas xiii Anggota BPD yang membuat kurang optimal dalam bekerja. Adapun kendala lain seperti Pendidikan profesi yang kurang optimal, ruang kerja khusus BPD yang perlu diperhatikan, serta masa pandemic Covid-19 yang menghambat pekerjaan BPD serta Pemerintah Desa. Kesimpulan yang dapat diambil dalam penelitian ini yaitu peran pengawasan BPD Penawangan pada kinerja Kepala Desa telah berjalan sebagaimana mestinya dan efektivitas peran dapat dikatakan baik. Namun masih terdapat kendala bersifat internal dan eksternal.

Actions (login required)

View Item