Wahyuningtyas Dwi Saputri, 8111417098 (2021) STRATEGI PEMBERIAN BANTUAN HUKUM DAN ADVOKASI BAGI PEKERJA MIGRAN INDONESIA YANG BERMASALAH DI BP2MI. Under Graduates thesis, Universitas Negeri Semarang.

PDF - Published Version Restricted to Repository staff only Download (1MB) | Request a copy

Abstract

Pengiriman pekerja migran Indonesia ke luar negeri mengalami kenaikan setiap tahunnya. Hal ini dikarenakan oleh adanya beberapa faktor. Namun salah satu faktor itu adalah dikarenakan gaji yang dihasilkan lebih besar. Meskipun dengan adanya pengiriman PMI yang terus meningkat setiap tahunnya dan menghasilkan remitansi yang tinggi untuk negara. Banyak permasalahan yang menjerat PMI, khususnya di luar negeri. Sebagai PMI merupakan salah satu warga negara Indonesia. dalam hal ini negeri perlu menjamin perlindungan kepada setiap warga negaranya termasuk PMI. Perlindungan yang diberikan tertuang dalam UU No 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, baik sebelum, selama dan sesudah masa kerja. Dalam hal ini salah satu perlindungan yang diberikan selama bekerja adalah dengan adanya pemberian bantuan hukum dan advokasi. Pemberian bantuan hukum dan advokasi ini diberikan guna menjamin hak-hak dan memberikan rasa aman bagi PMI yang bekerja di luar negeri. Dalam penulisan penelitian hukum ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris. Pada penelitian ini menggunakan data primer berupa wawancara dengan narasumber serta didukung dengan data berupa literatur lainnya. Wawancara yang dilakukan dengan pihak BP2MI. Untuk memperkuat hasil penelitian juga ditambahkan hasil wawancara dengan pihak PWNI dan BHI Kemlu. Pada pemberian bantuan hukum dan advokasi yang diberikan bagi PMI bermasalah dibantu dengan koordinasi antar instansi terkait. Pemberian bantuan hukum yang diberikan berupa pendampingan, mediasi, advokasi, dan pemberian jasa advokat. Pelaksanaan pemberian bantuan hukum telah secara keseluruhan berjalan dengan komprehensif karena telah berdasarkan peraturan yang berlaku. Meskipun memiliki beberapa kendala. Dalam hal untuk memberikan bantuan hukum dan perlindungan bagi PMI, BP2MI dan koordinasi pihak terkait melakukan beberapa strategi. Strtagei yang dilakukan telah beradasarkan aturan yang berlaku. Adapun strateginya berupa perbaikan tata kelola data PMI terintegrasi, melakukan koordinasi dengan instansi terkait baik dari pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota. Inovasi teknologi pengaduan dan kegiatan sikat sindikat P3MI.

Actions (login required)

View Item