DANI SETIAWAN, 8111416203 (2021) KEBIJAKAN KRIMINAL TERHADAP SUAP SEKTOR SWASTA DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA DI INDONESIA. Under Graduates thesis, Universitas Negeri Semarang.

PDF - Published Version Restricted to Repository staff only Download (997kB) | Request a copy

Abstract

Tindak Pidana Suap sektor swasta merupakan salah satu kejahatan yang berdampak pada perekonomian negara. Indonesia yang telah meratifikasi UNCAC masih kesulitan dalam menjerat pelaku suap sektor swasta. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tidak dapat menjerat pelaku suap sektor swasta dikarenakan hanya mengatur suap yang berhubungan dengan pegawai negeri sipil atau penyelenggara negara. Kemudian Undang-Undang Nomor 11 tahun 1980 tentang Tindak Pidana Suap yang mengatur mengenai delik suap sektor swasta memiliki permasalahan yang sistemik dan aparat penegak hukum kesulitan menerapkannya untuk menjerat pelaku suap sektor swasta. Permasalahan dalam penelitian ini adalah 1) Bagaimana kebijakan kriminal terhadap suap sektor swasta di Indonesia saat ini? 2) Bagaimana kebijakan kriminal yang seharusnya untuk memberantas suap sektor swasta di Indonesia? Untuk menyelesaikan permasalahan dalam tulisan ini penulisan menggunakan jenis penelitian hukum yuridis normatif. Hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa kebijakan kriminal terhadap suap sektor swasta di Indonesia saat ini masih banyak kekurangan. Banyaknya kendala dalam penegakan hukum terhadap suap sektor swasta membuat delik suap sektor swasta yang membawa kerugian pada perekonomian negara masih sering terjadi. Oleh karena hal tersebut kedepannya dibutuhkan kebijakan kriminal untuk memberantas suap sektor swasta. Dari penelitian dan pembahasan dalam tulisan ini dapat disimpulkan bahwa kebijakan kriminal terhadap suap sektor swasta saat ini masih belum dapat secara efektif menanggulangi tindak pidana suap sektor swasta. Kebijakan kriminal terhadap suap sektor swasta di masa mendatang diharapkan dapat dilakukan dengan upaya penaggulangan kejahatan melalui penal policy maupun non-penal policy.

Actions (login required)

View Item